Diakui, Komitmen Jokowi Bangun Indonesia dari Pinggiran dan Desa

VIVA – Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengakui Presiden Joko Widodo telah berkomitmen membangun Indonesia dari seluruh penjuru terutama daerah pinggiran atau pedesaan
dan merata, baik membangun infrastruktur maupun membuka akses ke kawasan tersebut dan sebagainya.

"Harus diakui komitmen pemerintah membangun dari terdepan, terluar, terdalam dengan berbagai program pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan untuk membuka akses ke atau dari kawasan tersebut,
hunian layak berikut air bersih, sanitasi dan lain-lain," kata Yoga saat dihubungi VIVA pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Namun demikian, Yoga mengatakan pemerintah masih perlu mengembangkan lagi kawasan-kawasan tersebut seperti di kawasan pos lintas batas negara (PLBN) dan sekitarnya, pemanfaatan infrastruktur oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif daerah.

"Jokowi perlu segera menyiapkan cetak biru pengembangannya sampai 2045, pasca berakhirnya pemerintahnya nanti akan dapat dilanjutkan penerusnya," jelas dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menegaskan sejak 2014, pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan. Pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa atau Jawa sentris, atau kota-kota besar lainnya, tapi merata di wilayah pinggiran-perbatasan hingga ke pelosok desa.

"Kita bangun bukan hanya yang gede-gede saja, yang besar-besar saja, jalan tol misalnya, pelabuhan, atau airport atau bandara bukan itu saja tapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung di desa dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa," kata Jokowi pada Senin, 20 Desember 2021.

Menurut Jokowi, pembangunan fisik wilayah pinggiran dan desa melalui penyaluran dana desa telah menunjukkan hasil. Dari data yang dimiliki Jokowi, ada jalan desa yang sudah dibangun sepanjang 227 ribu kilometer, embung-embung kecil sebanyak 4.500 unit, irigasi sebanyak 71 ribu unit, jembatan sepanjang 1,3 juta meter, pasar desa sebanyak 10.300 unit, BumDes juga telah mencapai 57.200 unit.

"Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan tapi semakin ke sini kita harus semakin fokus, BumDes itu untuk apa?" ujar Jokowi.

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki landasan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021.

Jokowi juga membeberkan pembangunan untuk kualitas hidup masyarakat di desa seperti peningkatan kualitas hidup air bersih sepanjang 1,2 juta kilometer, pembangunan posyandu sebanyak 38 ribu unit, polindes sebesar 12 ribu unit, drainase sepanjang 38 juta meter, sumur sebanyak 5.900 unit, pembangunan tambahan PADU sebanyak 56 ribu unit.

"Fasilitas olahraga, MCK semua dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terbangun dan yang sangat drastis adalah kenaikan dari BumDesa naik 600 persen tepatnya 600,6 persen dari 2018 sebanyak 8.100 unit melompat menjadi 57.200 BumDes," jelas dia.

Namun, Jokowi meminta agar pemerintah dan masyarakat desa tidak terpaku pada jumlah BumDes saja. Tapi juga fokus pada kualitas kegiatan di dalamnya dan praktiknya di lapangan harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang, BumDes Desa Sukamakmur hanya itu saja, tapi kegiatannya gak ada. kualitas kegiatan tidak jelas, ini yang ingin kita semuanya bekerja betul-betul memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kita," tegas dia.

Disamping itu, tambah Jokowi, BumDes bersama harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi bermanfaat bukan sebaliknya malah mematikan ekonomi rakyat kecil yang sudah lebih dulu ada.

"Misalnya di desa ada toko-toko kecil 5-10 toko, BumDes bikin toko yang lebih gede jadi yang 10 mati yang ini hidup yang gede ini, bukan itu saudara-saudara. BumDes ini harus memicu dari toko yang 10 jadi 20 toko, yang 10 jadi menengah atau besar, tugas-tugas itu yang kita inginkan bukan mematikan yang sudah ada," tandasnya.