6 Fakta Organisasi Papua Merdeka yang Bikin Kaget, Karena Adu Domba?

VIVA – Organisasi Papua Merdeka yang kemudian disingkat OPM merupakan sebuah organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Tujuan berdirinya organisasi ini adalah untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini berada di dalam pemerintahan Indonesia. Sekelompok orang yang berada di kedua provinsi ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun belakangan. 

Gerakan tersebut dilarang di Tanah Air karena memicu untuk adanya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat pada tuduhan pengkhianatan. Sejak berdiri, OPM ini sudah melakukan berbagai jalur dialog diplomatik, upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan melakukan aksi militan yang menjadi bagian dari konflik Papua. Nah, berikut adalah fakta menarik mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disadur dari 

OPM ini didirikan sejak bulan Desember tahun 1963 dengan pengumuman “Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!” Kelompok separatis kemudian mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Mereka menganggap bahwa tanggal tersebut adalah hari kemerdekaan Papua. 

Nicolaas Jouwe dan dua orang komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai memiliki rencana untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua tahun 1971 silam. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai sudah mendeklarasikan Republik Papua Barat dan kemudian merangkan konstitusi. 

Konflik strategi yang dibuat oleh Roemkoem dan Prai berakhir pada perpecahan OPM menjadi dua kubu. TPN yang dipimpin oleh Roemkorem dan PEMKA yang dipimpin oleh Prai. Perpecahan tersebut tentunya begitu berpengaruh terhadap kemampuan OPM menjadi pasukan tempur yang terpusat. 

Tidak berhenti di situ, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan tahun 1982 yang berada di bawah kepemimpinan Moses Werror. OPMRC kemudian berusaha untuk meraih kemerdekaan lewat kampanye diplomasi internasional untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Papua Barat lewat forum internasional, seperti PBB, Forum Pasifik Selatan, sampai ASEAN. 

Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka kerap melancarkan serangan ke beberapa kota di Papua. Serangan ini langsung diredam oleh militer Indonesia dengan aksi yang lebih besar. Bahkan, tidak jarang para anggota TNI harus tewas di tangan para anggota OPM ini. 

Karena Adu Domba

Menyadur dari laman VIVA, sejarah mencatatkan bahwa awal mula kehadiran Organisasi Papua Merdeka adalah adanya ‘adu domba’ antara pemerintah Belanda kala itu yang tidak rela bila melihat Papua bergabung dengan Indonesia. Hal ini diceritakan secara langsung oleh mantan tokoh OPM, Nicolaas Jouwe. 

Ia merupakan seorang pemimpin terpilih yang menjadi Wakil Ketua Dewan Nugini dan mengatur para koloni Belanda di Nugini Belanda. Ketika konferensi pembicaraan mengenai penyerahan Irian Jaya, kini Papua, ke Indonesia bulan Oktober 1962, Nicolaas bertolak menuju Belanda.

Ia bahkan tidak ingin kembali ke tanah kelahirannya jika masih terikat dengan Indonesia. Sampai akhirnya ia mendapatkan penjelasan dari Presiden Amerika Serikat saat itu, John F Kennedy, mengenai cara pintar Belanda untuk menguasai Sabang sampai Merauke. 

Tanggal 17 Agustus 1945 diresmikan menjadi hari kemerdekaan Indonesia, di dalamnya sudah termasuk Irian Barat dan Papua. Akan tetapi, pemerintah Belanda masih tetap berusaha untuk membungkam informasi supaya tidak masuk ke sana. Mereka tidak menginginkan masyarakat Papua tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. 

Nicolaas dengan pemerintah Belanda memiliki kedekatan yang intens, sehingga ia menjadi orang kepercayaannya. Kemudian dibentuk sebuah kelompok kecil yang mulanya bergerak menjadi sukarelawan yang berujung organisasi militer skala kecil. Nicolaas, dalam VIVA, mengatakan bahwa beberapa orang serdadu berpikir semua orang Papua tidak tahu. 

Menyadur dari laman VIVA, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam tiga tahun belakangan banyak korban kebrutalan yang dilakukan oleh OPM. Ia juga menambahkan bahwa korban kebrutalan ini bukan hanya dari kalangan TNI dan Polri, tapi juga warga sipil. 

Mahfud mengatakan bahwa korban penganiayaan yang dilakukan OPM selama tiga tahun terakhir sekitar 110 orang. Sekitar 53 orang di antara mereka adalah warga sipil. Sementara untuk korban yang berasal dari anggota TNI berjumlah 51 orang dan korban dari Polri mencapai 16 orang. Ia mengatakan bahwa berdasarkan catatannya, tindakan yang kerap dilakukan OPM adalah membunuh, membakar rumah, sampai membakar pesawat.