Saran Muhaimin Agar RI Bisa Keluar dari Jebakan Negara Kelas Menengah

Ketum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia perlu menyiapkan sejumlah aksi konkret dan nyata demi bisa menjadi negara maju pada 2045. Dia bilang perlu ada beberapa rencana aksi yang mesti dilakukan untuk merealisasikannya

Muhaimin mengatakan, rencana aksi tersebut diperlukan agar RI bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah. Dia berharap RI jangan terus menerus jadi negara berpendapatan rendah yang gagal perbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan teknologi.

"Rencana aksi harus tegak lurus untuk mewujudkan perintah UUD 45 dan keadilan sosial agar semua warga Indonesia memiliki aset dan kekayaaan, usaha dan bisnis, dan memiliki rumah. Juga agar semua petani dan nelayan berdaya memiliki modal usaha dan sarana untuk bekerja,” kata Muhaimin saat pidato awal tahun bertajuk 'Peta Jalan Indonesia Maju', Senin, 3 Januari 2022.

Dia menjelaskan untuk pertama yakni Indonesia Setara. Dalam hal ini, harus punya tujuan untuk menurunkan ketimpangan kekayaan dan pendapatan. Menurutnya, program yang perlu dikembangkan adalah kepemilikan saham untuk karyawan 30 persen di semua perusahaan swasta yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

”Konsesi lahan dan pertanian untuk organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah seperti yang dilansir oleh Presiden Jokowi," jelas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Photo :
  • Istimewa

Selain itu, menurutnya perlu ada subsidi modal kerja bagi petani dan nelayan dengan bunga nol persen. Pun, perlu juga jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan untuk pekerja migran dan keluarganya. 

Kemudian, kedua yaitu Indonesia Profesional. Bagi dia, diperlukan untuk meng-upgrade SDM Indonesia secara terpadu yang meliputi semua program-program pengembangan SDM unggul. Hal ini termasuk perbaikan Kartu Prakerja, dukungan beasiswa profesi di bawah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk semua jenis profesi, peneliti, hingga seniman.

”Juga diperlukan UU Pengembangan SDM, kemitraan antara industri dan pelatihan kerja atau vokasi," lanjut Muhaimin.

Selanjutnya, aksi ketiga, Indonesia tanpa batas. Langkah ini dengan menggandeng semua program pengembangan riset dan aplikasi teknologi. Tujuannya agar bisa memupuk serta menciptakan teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan modal ilmiah dan teknologi dari internasional. 

Kata dia, ada beberapa cakupan prioritas dalam langkah ini seperti energi baru dan terbarukan, teknologi hidrogen untuk energi untuk transportasi dan mobil listrik. 

"Juga diperlukan alih teknologi untuk produksi alat alat kesehatan dan obat-obatan," sebut Muhaimin.