Pontjo: FKPPI Harus Perkokoh Bela Negara

VIVA – Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) akan menggelar Musyawarah Nasional ke-10 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada 20-22 Desember 2021. Rencananya, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dicalonkan kembali sebagai petahana.

Pontjo mengatakan, Musyawarah Nasional bukan sekedar untuk pergantian kepengurusan, tapi juga mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara. Karena, FKPPI adalah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa ini.

"Oleh karena itu, inti dasar dari FKPPI atau alasan ber-FKPPI itu adalah bela negara. Jadi tidak ada niatan lain kecuali bela negara," kata Pontjo di Jakarta pada Jumat 17 Desember 2021.

Menurut dia, berbela negara yaitu membela negara dari ancaman-ancaman yang bentuknya saat ini sangat kompleks. Ancaman terhadap negara sekarang berbeda dengan ancaman terhadap negara pada 76 tahun yang lalu, yakni agresi militer.

"Hari ini ancaman yang terbesar bukan ancaman militer, tapi acnaman nirmiliter. Sekarang ini kompleks, sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," ujarnya.

Secara masa lampau, kata dia, TNI-Polri barangkali ada dua kekuatan yang dimiliki yaitu sistem senjata teknis dan sistem senjata sosial. Adapun sistem senjata sosial memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa, hanya saja sejak reformasi sistem senjata sosial kurang mendapat tempat satu lain hal.

Lalu, Pontjo menjelaskan sistem senjata sosial yang dihadapi akhir-akhir ini saat pandemi COVID-19 menyerang rakyat Indonesia. Menurut dia, pemerintah waktu menyuruh masyarakat melaksanakan vaksinasi COVID-19 banyak sekali kendala.

Akhirnya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mehuruh TNI-Polri ikut memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Artinya, TNI-Polri itu adalah bekerja dengan sistem senjata sosial karena tidak menggunakan peluru. "Ruang ruang seperti itu, menurut saya harus dibantu dan diisi salah satunya oleh FKPPI," jelas dia.

Ia mengatakan FKPPI memiliki kekuatan yang besar untuk bisa dimanfaatkan dan diberdayakan sebaik mungkin dalam mengisi kekosongan bela negara. Bahkan, banyak kader FKPPI yang sudah menduduki jabatan baik lembaga eksekutif maupun legislatif dan pimpinan masyarakat.

"Kekuatan real ini yang harus kita re-organize untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas ke-10 nanti," ucapnya.

Sementara Sekretaris Jenderal FKPPI, Anna.R Legawati mengatakan bahwa Munas akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Rencananya, Munas juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam menjaga krotokol kesehatan maka yang diundang yakni hanya 34 pengurus daerah, yang setiap daerah dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara online," tandasnya.