DPR Tuntut Pemerintah Jujur soal Penyebab Banjir di Kalimantan

VIVA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengultimatum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk jujur mengungkap penyebab banjir di Kalimantan. Selama ini, dia menilai, KLHK selalu menyampaikan argumentasi akademis tentang penyebab banjir yang sebenarnya sudah diketahui oleh publik, salah satunya sedimentasi sungai akibat hutan gundul.

“Panjang sungai dari dulu sampai sekarang tidak berubah; yang berubah lebar dan kedalamannya. Lebar dan kedalaman sungai itu dipengaruhi sedimentasi akibat penebangan hutan. KLHK kalau tidak jujur terus mengemukakan jawaban, sampai kapan pun ini tidak akan selesai masalahnya,” ujar Dedi dalam keterangan persnya, Kamis, 2 Desember 2021.

Dedi menekankan, KLHK transparan mengenai kondisi Kalimantan akibat alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan atau lokasi tambang. “Kita akui saja kalau memang sakit, jangan dibikin argumentasi yang lain,” katanya.

KLHK, katanya, harus membuka semua data yang ada mulai dari luas hutan, luas penambangan hingga luas hutan yang kini menjadi gundul. Hutan yang gundul itu tidak sanggup menampung curah hujan yang tinggi sehingga airnya cepat mengalir ke sungai, membawa sedimentasi, dan terjadi pendangkalan sungai. Selain jyga makin banyak permukiman penduduk di dekat sungai akibat kesalahan tata ruang.

“Menurut saya, lebih baik bicara jujur: kalau mengalami pengurangan kawasan hutan yang berdampak pada tidak ada lagi air yang mampu tertampung oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir, berapa kawasan mengalami penurunan, berapa yang menjadi penambangan, kemudian kemukakan solusinya apa,” ujarnya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan dengan mempertahankan kawasan hutan yang ada dan memperketat izin. Kebijakan itu harus dibarengi nota kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata ruang di Kalimantan.

Dari tahun ke tahun, Dedi menilai, pemerintah tidak pernah memberikan solusi atas masalah banjir dan kerap menyalahkan curah hujan atau hal lainnya. Juga tidak pernah jujur mengenai kondisi perubahan yang ada.

“Saya ingin, dari dulu, pemerintah jujur. Bicara Kalimantan, apa yang harus kita lindungi, kawasan hutan berapa lagi, kunci langsung. Kalau bicara curah hujan, belum kok, karena biasanya itu terjadi Januari-Februari. Kembalilah pada ilmu akademik yang independen. Harus netral,” katanya.