Penduduk Penajam Bertambah usai Ditetapkan sebagai Ibu Kota Baru RI
- ANTARA
VIVA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara melaporkan bahwa jumlah penduduk di daerah itu terus bertambah setelah penetapan wilayah Kecamatan Sepaku sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru di Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto, Kamis, 25 November 2021, arus urbanisasi tidak bisa terbendung sejak sebagian wilayah Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara atau IKN yang baru.
Bahkan, ia memprediksi, jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus meningkat dan harus melakukan antisipasi adanya lonjakan urbanisasi.
"Banyaknya warga pendatang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara itu karena ingin mencari lapangan pekerjaan," ujarnya.
"Saat ini terdata jumlah penduduk terus bertambah, ada tambahan sekitar 3.673 jiwa sepanjang 2021," katanya.
Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 2021 sebanyak 185.022 jiwa atau meningkat jika dibandingkan jumlah penduduk 2020 sebanyak 181.349 jiwa.
Disdukcapil sudah melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) data kependudukan dengan data Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, sampai Juli 2021 ada penambahan penduduk sekitar tiga ribuan.
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi Ibu Kota RI di Penajam Paser Utara
- VIVAnews/Agus Rahmat
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara setelah ditetapkan sebagai calon ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, terus meningkat.
Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah wajib memiliki KTP (kartu tanda penduduk) atau berusia 16 tahun ke atas sebanyak 127.151 jiwa, laki-laki sebanyak 65.831 orang dan perempuan sebanyak 61.320 orang.
Dari jumlah penduduk 185.022 jiwa kata dia, warga berjenis kelamin laki-laki mendominasi dengan total 95.776 orang, sedangkan warga berjenis kelamin perempuan sebanyak 89.246 orang.
"Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan yang perempuan, termasuk yang sudah wajib KTP atau sudah memiliki hak pilih," ujarnya. (ant)