Bela Uighur, PB HMI Serukan Boikot Olimpiade Beijing

VIVA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam turut menyerukan boikot olimpiade musim dingin di China. Mereka ikut bersuara mengingat banyak sekali laporan khususnya dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pusat penahanan muslim Uighur di Xinjiang sejak 2017 hingga tahun ini.

“Sudah tidak terhingga lagi laporan yang berisi dokumen, foto, video yang menunjukkan fakta adanya pelanggaran berat HAM di Xinjiang yang patut diduga kuat dilakukan oleh China,” kata Pj Ketua Umum PB HMI, Romadhon JASN, kepada wartawan, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Menggema di Dunia

Seruan boikot terhadap even olahraga tersebut kembali menggema di dunia setelah setidaknya 180 kelompok hak asasi manusia internasional sejak awal tahun ini telah menandatangani pernyataan bersama.

Beberapa kelompok bahkan menyebut Olimpiade Beijing sebagai 'Genocide Games' dengan mengacu pada kamp-kamp di Xinjiang, tempat berjuta muslim Uighur yang ditahan seperti kamp konsentrasi Nazi-Jerman di mana jutaan lawan politik diktator Jerman Adolf Hitler dan orang-orang Yahudi ditahan atau dibunuh antara tahun 1933 dan 1945.

Baca juga: Mahasiswa Minta KOI dan DPR Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing

Kejahatan Terhadap Uighur

Pada April 2021, laporan Human Rights Watch 'Break Your Lineage, Break They Roots' menyimpulkan bahwa kejahatan hak asasi manusia terhadap Uighur dan muslim lainnya di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih sadis dari pembantaian Tiananmen pada tahun 1989 yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok.

Menurut laporan Human Rights Watch setebal 53 halaman, pelanggaran di Xinjiang termasuk pengawasan massal, penganiayaan budaya, pemisahan keluarga, kerja paksa, penyiksaan, pelecehan seksual, dan kekerasan hak reproduksi.

Amnesty International juga merilis laporan setebal 160 halaman dengan judul 'Seperti kita adalah musuh dalam perang' yang menurut dokumen, Sekretaris Jenderal Agns Callamard mengatakan bahwa otoritas China di Xinjiang telah menciptakan “pemandangan neraka dystopian dalam skala yang mengejutkan” hingga mengancam menghilangkan identitas agama dan budaya minoritas muslim.

“(China) mau bantah apa lagi, wong jelas kok data, fakta dan bukti kuat pelanggaran HAM berat yang menjurus pada genosida muslim Uighur. Sikap PB HMI jelas, boikot Olimpiade Beijing sebelum Tiongkok hentikan pelanggaran berat HAM di Xinjiang,” kata Romadhon.

{{photo_id:1308102}}

Genosida

Seruan internasional untuk memboikot Olimpiade Beijing semakin kuat yang dimulai oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Januari 2021 lalu, mengatakan China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada Juli 2021, Senat AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang sebagai cara untuk mencegah kerja paksa di wilayah tersebut. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur dipandang sebagai langkah pertama menuju boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Beijing jika undang-undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS dan ditandatangani oleh Presiden AS Biden.

Pada bulan yang sama, parlemen Eropa mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta pejabat diplomatik di negara-negara anggota UE untuk menolak semua undangan pemerintah dan diplomatik ke Olimpiade Beijing kecuali jika pemerintah China menunjukkan peningkatan yang dapat diverifikasi dalam situasi hak asasi manusia bagi masyarakat Uighur.

“Kami memiliki pandangan yang sama dengan organisasi HAM dunia bahwasanya gelaran Olimpiade musim dingin ini wajib untuk tidak terlaksana di Beijing sebelum negeri tirai bambu ini membuktikan dengan fakta dan dokumen lengkap bahwa mereka telah menghentikan kekejian terhadap muslim Uighur,” kata Romadhon.

Komisaris Tinggi PBB

Sebelumnya, lanjut Romadhon, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada 13 September berjanji bahwa laporan PBB tentang dugaan kejahatan hak asasi manusia di Xinjiang akan diumumkan selambat-lambatnya lima minggu sebelum upacara pembukaan Olimpiade di Beijing pada 4 Februari.

Akan tetapi, Komisaris Tinggi PBB ini membuat pernyataan yang sudah dapat diprediksi masyarakat dunia bahwa PBB menyesal bahwa tidak dapat melaporkan kemajuan dalam upaya untuk mencari akses yang berarti ke Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, saat berbicara pada sesi ke-48 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

“Gagalnya Komisaris Tinggi PBB ke Xinjiang semakin memperkuat dugaan memang betul ada peanggaran HAM berat di wilayah pemukiman muslim Uighur di China. Wajar jika masyarakat dunia berprasangka buruk terhadap negeri panda ini,” kata Romadhon.

“Tidak berlebihan jika mayarakat dunia memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing mengingat dugaan pelanggaran hak azazi manusia di China semakin buruk di bawah kepemimpinan Xi Jinping,” tuturnya.