Solusi Wapres Maruf Untuk Jatim Soal Kemiskinan Ekstrim
- ANTARA FOTO/Budi
VIVA – Wakil Presiden, KH Maruf Amin memberi perhatian terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Surabaya, mantan Ketum MUI itu mengundang sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam arahannya, Wapres menekankan terdapat dua kelompok besar kebijakan yang menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran lewat bantuan sosial, dan memberdayakan agar kelompok miskin bisa lebih produktif.
“Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” kata Maruf dikutip VIVA dari laman setkab.go.id, Jumat 1 Oktober 2021.
Kata Maruf, sebetulnya anggaran penanganan kemiskinan di Jawa Timur cukup besar. Ke depan, perlu ada strategi lebih jitu. Salah satunya, penajaman program, baik dari pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.
“Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem seperti arahan Bapak Presiden kita perlu menentukan lokus prioritas agar kita dapat memfokuskan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Maruf lantas menjabarkan, data mengenai lima kabupaten di Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa. Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.
Lalu Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa. Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa, serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.
Atas data tersebut, Wapres Maruf meminta agar dalam mengidentifikasi kabupaten/kota prioritas, harus menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan juga jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.
Ia juga menyadari, bahwa untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai nol persen di akhir 2024 sebagaimana target pemerintah, merupakan tantangan berat.
“Artinya, kinerja pembangunan secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi kunci utama penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Selain itu, sejak awal 2020 kita juga menghadapi pandemi COVID-19 yang sempat menyebabkan kontraksi ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan kita,” paparnya
Seperti diketahui, selain Khofifah, hadir lima bupati dari kabupaten yang wilayahnya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Plt. Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.
Sementara, turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal.