Kapal China Terus Masuki Natuna, Pemerintah Diminta Tegas

VIVA - Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) meminta pemerintah untuk melakukan langkah dan tindakan tegas yang nyata kepada otoritas Tiongkok mengingat China telah berulang kali memasuki wilayah Natuna. Menurut mereka, hal itu jelas bentuk pengingkaran atas kedaulatan Indonesia.

"Karena bukan kali pertama China mengobok-obok wilayah kita. Pemerintah seyogianya segera melakukan tindakan tegas, misalnya membekukan kerjasama bilateral dengan mereka sampai masalah ini selesai,” kata peneliti CENTRIS, AB Solissa, kepada wartawan, Selasa, 14 September 2021.

Dia menilai pemerintah tidak boleh hanya memanggil duta besar China untuk Indonesia hanya untuk diklarifikasi terkait persoalan yang terjadi di Natuna semata. Namun pemerintah sepatutnya memberikan tekanan dan sanksi kepada otoritas Tiongkok agar mereka tidak lagi berulah di wilayah kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, membekukan sementara kerjasama seperti menyetop masuknya tenaga kerja asing asal China atau menghentikan proyek strategis negeri tirai bambu di Indonesia adalah contoh tekanan dan sanksi yang dapat dilakukan pemerintah, untuk menunjukkan keseriusan serta ketegasan Indonesia terhadap negara manapun yang tidak menghargai kedaulatan NKRI.

Baca juga: Bakamla Ungkap Manuver Coast Guard China di Natuna Ancam Kedaulatan

Di sisi lain, ia meminta pemerintah tidak terjebak dengan proyek-proyek strategis China yang tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai alat tekanan oleh otoritas Tiongkok terkait langkah atau kebijakan luar negeri yang sedang dilakukan oleh negera mereka.

Hal itu patut diwaspadai pemerintah mengingat beberapa hari lalu, hastag #ProyekJebakChina menjadi trending topik nomor satu di jagad maya Indonesia.

“Kemarin hastag #ProyekJebakanChina bertengger nomor satu di twitter, ini alarm yang ditujukan publik kepada pemerintah agar hati-hati dengan proyek yang ditawarkan China. Urusan proyek jangan sampai melemahkan sikap, posisi apalagi kedaulatan bangsa ini di mata dunia,” katanya.

Solissa mengatakan pemerintah sebaiknya segera mengerahkan kapal-kapal perang ke Natuna. Kemudian mengusir mereka dari wilayah kedaulatan Indonesia.

"Siagakan kapal perang disekitar lokasi objek vital negara seperti di areal pertambangan Kementerian ESDM," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda S Irawan, mengungkapkan saat ini di wilayah overlapping perairan Natuna Utara, banyak dimasuki oleh kapal-kapal asing. Jumlah kapal asing yang berada di sana lebih banyak dari pada yang bisa dipantau oleh radar, bahkan jumlahnya mencapai ribuan.

Data terbaru, menurut Irawan, pada jarak 50 nautical mile, ada kapal induk Amerika yang mendekati kapal survei China. Di sisi lain, kapal Coast Guard China masih mengganggu aktivitas penambangan lepas pantai milik Kementerian ESDM.

"Ini ada berita terbaru bahwa kurang lebih jarak 50 nautical mile dari Natuna itu sudah ada kapal induk Amerika di sana dan mendekati kapal survei China, dan kapal survei China, kapal Coast Guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi dari pembuatan ataupun kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah ESDM," kata Irawan dalam Rapat bersama dengan Komisi I DPR, yang dikutip Selasa, 14 September 2021.

Irawan mengatakan peristiwa ini tentunya tidak boleh dianggap sepele oleh Pemerintah Indonesia. Karena adanya gangguan ini merupakan bentuk gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Ini harus kita waspadai bersama, makanya dari RDP ini mudah-mudahan ada suatu keputusan ataupun jalan keluar bantuan yang sangat dari Komisi 1 ini untuk kedaulatan kita. Tidak bisa dijajah oleh mereka itu," ujar Irawan.