Pemda NTT Bikin Pesta Langgar Prokes, Anggota DPR: Ironis Sekali

VIVA – Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritik soal kerumunan yang muncul dalam acara persamuhan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama para kepala daerah se-NTT di Pantai Wisata Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kata dia, sangat memprihatinkan apabila kerumunan dipicu jajaran penyelenggara daerah yang semestinya menjadi contoh bagi warganya. 

"Ironis sekali. Para penyelenggara daerah ini tidak sepatutnya mencoreng arang di wajah mereka sendiri. Dengan preseden ini, seruan mereka kepada masyarakat untuk menegakkan prokes dengan baik seakan menjadi omong kosong lantaran bertolak belakang dengan tingkah mereka. Tidak hanya mengusik moral publik, ini langkah mundur penanganan pandemi dari segi medis maupun etika publik," kata Bukhori pada Selasa 31 Agustus 2021

Selain menyoroti soal kerumunan, politikus PKS ini juga mengaku heran dengan ide untuk menyisipkan agenda pesta di sela acara pengukuhan tersebut. Padahal pada saat bersamaan, situasi ekonomi dan kesehatan masyarakat di sana sedang tidak baik-baik saja.  

"Menyaksikan mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat yang tengah sulit. Sudah cukup melukai hati. Bagaimana mungkin mereka masih bisa berjingkrak-jingkrak kegirangan, sementara di tengah-tengah mereka ada rakyat yang kian terjepit lantaran tuntutan hidup yang semakin sulit. Sepertinya kepekaan sosial menjadi barang yang sulit dimiliki oleh sebagian pemimpin di negeri ini," ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, Bukhori menyebut Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi ketiga sebagai provinsi yang paling miskin se-nasional setelah provinsi Papua dan Papua Barat. Persentase kemiskinan di NTT mencapai 21,21 persen.

Semestinya acara pengukuhan itu bisa dimanfaatkan untuk penggalangan dana sosial demi meringankan beban masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Jika hal itu dilakukan, besar kemungkinan pemerintah daerah NTT akan menuai pujian dari masyarakat, bahkan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan hal serupa. 

"Hanya karena ego sesaat akhirnya berbuah kecaman. Pemerintah pusat harus memberikan peringatan tegas agar peristiwa ini tidak terulang. Namun di sisi lain, peringatan tegas ini sebenarnya akan lebih berarti apabila pemerintah pusat juga mampu memberikan teladan yang baik bagi pemerintah di level bawah dengan ucapan maupun perbuatannya,” kata Bukhori.

Dia menambahkan, "Insiden ini patut menjadi refleksi, bila pemerintah pusat gagal dalam memberikan contoh yang baik, maka bisa berpengaruh bagi pemerintah di level bawahnya."

Diberitakan sebelumnya, beredar video viral di media sosial  yang memperlihatkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Pantai Wisata Otan, Kabupaten Kupang. Sejumlah kabar menyebut Gubernur NTT Viktor Laiskodat berikut Wakil Gubernur turut hadir dalam acara itu.