Kader Korupsi Tapi Elektabilitas Partai Masih Tinggi, Ini Analisanya

VIVA - Sejumlah kader partai politik terjerat korupsi. Namun, dari sejumlah survei, elektabilitas partai tempat mereka bernaung masih saja tinggi.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengungkapkan pandangannya. Menurutnya, setidaknya ada empat alasan kenapa elektabilitas partai yang kadernya terjerat korupsi masih tinggi.

"Alasan pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sampel survei kemungkinan apolitik. Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini, termasuk informasi tentang partai paling korup,” kata Ubedilah dalam keterangannya, Selasa, 24 Agustus 2021.

Alasan kedua, lanjut Ubedilah, masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik yaitu korupsi uang bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara

Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, Ubedilah berpandangan bahwa masyarakat seharusnya kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin dan memberi sanksi dengan tidak lagi memilih partai penguasa yang korup itu.

Alasan ketiga, kata dia, tingginya elektabilitas tersebut menggambarkan bahwa antara rakyat dan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif.

“Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikkan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara,” kata Ubedilah yang juga Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies ini.

Keempat, Ubedilah menilai apabila rakyat secara empirik masih rasional, bersikap kritis, dan antikorupsi, maka tingginya elektabilitas partai penguasa yang korup bukanlah realitas sebenarnya. Artinya, menurut dia, ada kemungkinan survei tersebut bayaran.

“SurveiRp yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Ini tentu lebih miris karena dilakukan kelompok yang mengaku lembaga penelitian,” tutur Ubedilah Badrun.

Sebelumnya, salah satu petinggi partai yang terjerat korupsi adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dia pada akhirnya, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena menerima suap terkait pengadaan bansos dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Namun di sisi lain, sejumlah lembaga survei seperti Charta Politika merilis bahwa elektabilitas PDIP, sebagai partai tempat Juliari dahulu aktif dalam dunia politik, sebesar 22,8 persen. Survei dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan 1.200 responden.

Selain Charta Politika, hasil survei Spektrum Politika Institut juga menempatkan elektabilitas partai tersebut di urutan teratas dengan 18,9 persen. Survei New Indonesia Research & Consulting juga menyatakan PDIP berada di posisi pertama elektabilitas.