Airlangga Sebut Layanan Isoter di Luar Jawa-Bali Tekan BOR Rumah Sakit

Kapal Milik Pelni yang Digunakan Untuk Pasien Isolasi COVID-19 di Medan
Sumber :
  • VIVA/ Putra Nasution

VIVA – Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan fasilitas isolasi terpusat (Isoter), khusus untuk wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali. 

Hal ini dilakukan guna menjaga Bed Occupancy Rate (BOR) dan memperkuat penanganan COVID-19. upaya tersebut pun disebut sudah mulai menunjukkan hasil. 

Baca juga: Kasus COVID-19 Turun Signifikan Bikin Kuat Rupiah

"Di luar Jawa-Bali, isolasi terpusat ini sudah tersedia sebanyak 40.983 tempat tidur dengan BOR sebesar 27 persen per 21 Agustus," kata Airlangga, dalam konferensi pers virtual, dikutip dari keterangannya, selasa 24 Agustus 2021.

Menurut Airlangga, sebagian fasilitas Isoter tersebut menggunakan kapal Pelni dengan kapasitas sebanyak 3.596 tempat tidur. Kapal itu tersebar di enam wilayah, yaitu Medan, Lampung, Makassar, Bitung, Sorong, dan Jayapura.

Dia menjabarkan, saat ini terdapat enam kapal yang telah disiapkan Pemerintah, yaitu KM Umsini di Makassar, Sulawesi Selatan. Lima kapal lain adalah KM Tata Mailau untuk wilayah Bitung dan Minahasa Utara, KM Sirimau untuk wilayah Sorong, KM Tidar di Jayapura, KM Bukit Raya di Medan, dan KM Lawit di Lampung.

Lebih lanjut dia menegaskan, dengan adanya fasilitas Isoter, masyarakat yang menjalani Isolasi Mandiri di rumah, bisa dilayani di tempat Isoter tersebut. Agar penanganan dan perawatan yang lebih memadai, dan mengurangi penularan kasus klaster keluarga serta menurunkan tingkat kematian.

Selain menjaga BOR dengan menyediakan fasilitas Isoter, Airlangga juga menegaskan, angka testing mengikuti perkembangan kasus atau tracing terus ditingkatkan di Luar Jawa dan Bali. Sehingga, kasus COVID-19 di kawasan itu bisa cepat ditekan dan ekonomi kembali berjalan normal.

Tracing ini berbasis pada Instruksi Mendagri minimal dilacak 10 kali dari daripada kasus. Selanjutnya adalah penegakan protokol kesehatan dan percepatan target vaksinasi di daerah,” papar Airlangga yang juga menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.