Tejo: Mural Bisa Dihapus tapi 'TUHAN AKU LAPAR' Makin Nempel di Orang

VIVA – Mural yang bermunculan di berbagai daerah dengan konten kritik sosial ke pemerintah jadi perhatian. Mural-mural bertulis ‘TUHAN AKU LAPAR’ dan gambar Presiden Jokowi ‘404: Not Found’ dihapus aparat gabungan karena dinilai menyalahi aturan merujuk peraturan daerah atau perda.

Terkait itu, budayawan Sujiwo Tejo menilai mural sebenarnya sudah lama bahkan sebelum ada demokrasi. Bagi dia, mural memiliki pesan dalam kehidupan manusia.

"Karena dianggap perjalanan manusia yaitu intinya jangan cuma fisik. Selama ini orang dari Kemang ke Jakarta Pusat untuk bekerja yaitu perjalanan fisik kalau menurut arsitektur kota. Nah, dengan adanya mural, perjalanan bisa menjadi psikologis karena ada pemandangan, ada hal-hal baru," ujar Tejo dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA, Jumat, 20 Agustus 2021.

Dia menekankan bila ada anggapan mural kriminal maka tergantung isi kontennya. Namun, dalam poin ini, ia tak mau bicara panjang lebar karena lebih baik pakar atau ahli hukum yang menyampaikan pandangan. "Tapi, ini mesti ahli hukum yang ngomong," tutur Tejo.

Menurutnya, mural menjadi fenomena di tengah pandemi karena sebagian rakyat ingin menyampaikan refleksi sosial. Dengan mural, rakyat mau mengeluarkan keluhannya melalui seni bergambar.

Namun, ia paham kalau refleksi sosial mungkin tak menyenangkan pihak tertentu. Berbeda dengan refleksi fisik yang digemari hampir setiap orang.

"Refleksi fisik itu kan seperti pijat kaki di bandara. Nah itu, tujuannya untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan. Mural ini supaya tidak stroke orangnya. Mural ini adalah untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan itu. Sehingga masyarakat kita secara sosial tidak stroke," lanjut Tejo.

Meski demikian, menurut Tejo, mural dianggapnya sebagai  sekedar hiburan bahkan bisa memantik tawa untuk orang yang melihatnya.

"Misalkan Tuhan Aku Lapar ditahan-tahan, kelama-lamaan bisa stroke secara sosial. Kalau mari kita sehat di negara sakit itu ditahan-tahan nggak diungkapkan. Lama-lama bisa stroke secara sosial. Strokenya pemberontakan. Ini lebih bahaya. Tapi, ini orang tertawa-tawa kok nonton, kalau kita mau jujur," ujar Tejo.

Untuk mural yang dihapus aparat, Tejo melihat tak masalah. Namun, ia menekankan meski dihapus justru akan membuat masyarakat terus mengingat dan menempel.

"Mural bisa dihapus tapi 'TUHAN AKU LAPAR' semakin nempel di orang. Makanya ketika Niken (presenter tvOne) nanti sudah menikah atau sudah menikah, syaratnya harus membakar foto-foto mantan, justru menempel mantan-mantannya. Saya kira begitu," sebut Tejo.

Diskusi juga menghadirkan Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini. Ia menilai keberadaan seniman termasuk yang membuat mural sebagai jantung demokrasi. Namun, ia menekankan persoalan ini dalam konteks aturan.

"Kami cuma bicara dalam konteks aturan kenapa aparat bertindak soal mural. Aparat kita tidak akan bertindak tanpa dasar bertindak dan tanpa aturan hukum ada KUHP dan Perda juga," tutur Faldo.

Dia menyebut aparat sekarang sudah mengedepankan semangat restorative justice untuk melakukan dialog. Baginya itu menjadi hal terpenting. "Aparat itu kan tidak boleh bertindak di luar UU," lanjut Faldo.

Faldo bilang dengan prinsip membuka ruang dialog dan aparat bertindak sesuai UU maka tak perlu ditakutkan. Ia menegaskan penghapusan mural bukan sebagai pembungkaman. Tapi, untuk ketertiban yang merujuk aturan.

Usai Faldo bicara, Tejo diberikan kesempatan untuk meresponsnya. Ia memberikan masukan kepada pemerintah melalui Faldo.

"Tolong Bung Faldo juga disampaikan ke teman-teman di Istana. Ditertibkan ini, seringkali kitab suci yang sama saja ditafsirkan macam-macam," kata Tejo.

Menurut dia, jika memang ditertibkan seharusnya mural-mural yang kontennya memuji pemerintah juga mesti dihapus. Dengan cara ini ada keadilan jika merujuk menyesuaikan aturan.  

"Nah, kalau ditertibkan ini interpretasi Istana nanti harus dibuktikan apakah mural-mural yang sifatnya memuji itu tidak dihapus? Problemnya sekarang itu. Oke dihapus, tapi mural-mural yang sifatnya puja dan puji itu dihapus juga. Itu orang akan plong. Saya kira gitu," lanjutnya.

"Dan, mungkin di tradisi kita saya kira hampir di tradisi seluruh nusantara, pujian itu justru membunuh. Mestinya yang dihapus itu pujian karena itu tempat para penjilat yang belum tentu mencintai NKRI," tutur Tejo.