Buntut Kericuhan Suramadu, PPKM di 8 Desa Bangkalan Diperketat

VIVA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dibantu jajaran TNI-Polri mendirikan posko pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di delapan desa/kelurahan di Kabupaten Bangkalan, Madura.

Pendirian posko pengetatan di desa/keluarahan di Bangkalan ini buntut kericuhan warga Madura atas keberadaan pos penyekatan di jembatan Suramadu sisi Surabaya. Warga menuntut agar posko tersebut ditiadakan.

"Posko didirikan di lima kecamatan di Bangkalan mulai hari ini (Selasa-red) untuk menangani dan menurunkan lonjakan kasus COVID-19," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa malam, 22 Juni 2021.

Menurut Khofifah, pendirian posko pengetatan tersebut berdasarkan hasil koordinasi pada Senin malam Posko BPWS di Bangkalan. Pihaknya berharap semua elemen masyarakat, khususnya para ulama dan tokoh lokal menyatu dalam penanganan melawan virus corona.

Delapan desa/kelurahan lokasi PPKM mikro, yakni Kelurahan Kraton, Kelurahan Pejagan dan Kelurahan Bancaran, yang ketiganya berada di Kecamatan Bangkalan.

Selanjutnya, Desa Arosbaya dan Desa Tengket (Kecamatan Arosbaya), Desa Moarah (Kecamatan Klampis), Desa Kombangan (Kecamatan Geger), serta Kelurahan Tunjung (Kecamatan Burneh).

Pemprov Jatim, kata dia, juga telah mengirim sejumlah bantuan ke semua posko berupa paket sembako, peralatan protokol kesehatan dan kebutuhan penanganan kesehatan lainnya.

Paket peralatan protokol kesehatan di masing- masing posko PPKM mikro berupa sprayer, disinfektan, masker kain, baju hazmat, sarung tangan karet/latex (pendek), cairan pembersih tangan, alat pelindung wajah, kacamata, vitamin C, sepatu karet, alat pengukur suhu, set timba cuci tangan beserta sabun.

Dengan adanya kebijakan pengetatan PPKM mikro ini, Gubernur Khofifah meminta kepada seluruh tim yang berada di lapangan untuk menjaga kedisiplinan warga Bangkalan agar mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, mencegah agar kasus COVID-19 tidak semakin menyebar ke wilayah lain. 

"Jika kedisiplinan dalam pengetatan PPKM mikro di delapan desa ini terjaga, penyekatan di Suramadu otomatis dilonggarkan. Sekali lagi, semua dilaksanakan untuk menjaga kebaikan dan perlindungan kesehatan masyarakat," katanya.
 
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai berdialog dengan ratusan pendemo dari Madura yang meminta penyekatan di Jembatan Suramadu disetop. Kepada Khofifah, Eri mengusulkan penyekatan tingkat desa.

Eri mengatakan, penyekatan tingkat desa bisa dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura. sementara di Surabaya di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penyekatan di jalan seperti di Jembatan Suramadu tidak perlu dilakukan lagi.

"Sehingga nanti melakukan pengamanan daerah dengan sifat sampai desa dan kecamatan,” katanya kepada wartawan usai pertemuan. (Ant)