Megawati Diganjar Profesor, Jokowi: Keputusan Unhan Sangat Tepat

VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi selamat kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dikukuhkan sebagai profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat.

"Pertama, saya menyampaikan selamat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri atas pengukuhan sebagai Profesor Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik Fakultas Strategi Pertahanan," saat Jokowi yang hadir secara virtual dalam sidang senat terbuka, Jumat.

Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat kepada Universitas Pertahanan yang telah menganugerahkan gelar guru besar kepada Megawati, karena dengan begitu Unhan dianggap akan memperoleh arahan dan perkuliahan dari Megawati khususnya tentang kepemimpinan strategik.

"Keputusan Unhan ini sangat tepat, Ibu Megawati merupakan pemimpin strategik yang telah dicatat sejarah sebagai pemimpin yang berperan besar dalam mendorong dan membawa reformasi besar dalam tata politik dan Pemerintahan Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang teguh dan konsisten memperjuangkan kaum "wong cilik" hingga kedaulatan negara. Ia menganggap Megawati telah membangkitkan politik masyarakat bawah dengan dukungan pejuang demokrasi, sehingga membuahkan reformasi.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu yang merupakan Wakil Presiden RI kedelapan dan Presiden RI kelima itu, telah banyak melahirkan kebijakan yang bisa menggambarkan kepemimpinan strategik.

"Mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, lahirnya Perppu dan Undang-Undang Antiterorisme, lahirnya Undang-Undang KPK, dan masih banyak lagi," ujar Presiden Jokowi.

Megawati dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Sidang senat akademik Unhan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati Soekarnoputri sebagai syarat pengukuhan.

Unhan mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pascabom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia. (Ant/Antara)