Tim DPRD Sulawesi Selatan Temukan Proyek Bendungan Tak Layak di Bone
- ANTARA
VIVA – Tim kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan proyek pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone yang mereka nilai jauh dari tingkat kelayakan penggunaannya.
"Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya Pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tidak ada air, dibangun tengah hutan pula," kata anggota tim DPRD LKPj Gubenur Sulsel, Ady Ansar, melaporkan saat mengunjungi bendungan setempat.
Ia menyebutkan, anggaran pembangunan proyek bendungan itu telah menghabiskan anggaran Rp61 miliar. Namun yang mengherankan, berada di tengah hutan, dan jauh dari lokasi persawahan.
Selain itu, yang membuat miris adalah lokasi pembangunan bendungan di atas pegunungan. Maka dibutuhkan pompa untuk mendorong air naik ke pegunungan. Dewan menilai bendungan itu tidak layak.
"Tidak ada air di situ, karena di tengah hutan. Dibutuhkan pompa besar untuk mendorong air naik ke atas. Tentu ini membutuhkan biaya operasional sangat besar," ujar Ketua Fraksi Nasdem itu didampingi anggota tim DPRD Sulsel lainnya.
Selain itu, anggaran yang disiapkan untuk kelanjutan pembangunan bendungan itu berasal dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diragukan bisa tuntas dalam waktu dekat.
"Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka (tim Pemprov) pun ragu proyek itu dapat selesai," kata Ady Ansar.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Sulsel yang membidangi pembangunan, Rahman Pina, menyampaikan kegusarannya atas proyek infrastruktur itu terkesan dikerjakan tidak layak dan menjadi karut-marut.
“Ini bisa jadi bom waktu. Hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah. Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaat dari kegiatan yang menghabiskan dana triliunan itu akan gagal," katanya.
Beberapa proyek di Kabupaten Bone yang sempat dikunjungi tim, kata dia mencontohkan, mulai proyek Bendungan Lalengrie, kemudian Bendungan Waru-waru, hingga bantuan Pembangunan Rumah Sakit Regional Bone dan Islamic Center, ternyata dibangun lokasinya di wilayah ibu kota kecamatan, bukan pada tempat seharusnya.
"Kami sudah melaporkan kepada Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan khusus. Bahkan kalau tidak juga memuaskan, kita akan minta aparat penegak hukum untuk turun tangan," katanya, menegaskan.
Sejumlah proyek itu dikerjakan di bawah kendali Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditangkap atas tuduhan menerima suap untuk beberapa proyek infrastruktur tahun anggaran 2019-2020. (ant)