UAS Patungan Beli Kapal Selam Disebut Pukulan Bagi Pemerintah

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas menilai, aksi penggalangan dana yang dilakukan ulama kondang, Ustaz Abdul Somad (UAS), yang mengajak publik patungan membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402, adalah pukulan bagi pemerintah.

Menurut Yan, adanya gerakan ini bisa menjadi teguran kepada pemerintah Republik Indonesia. Dia menilai, ini sebagai teguran pemerintah memberikan prioritas anggaran untuk membeli alat utama sistem persenjataan.

"Kalau melihat ajakan itu kan sudah teguran kepada pemerintah untuk harus memberikan prioritas agar alokasi anggaran untuk pembelian alustsista harus maksimal di satu dua tahun ke depan, jangan sampai kita lambat dalam belanja alutsista," kata Yan di Gedung DPR, Selasa 27 April 2021.

Baca juga: Munarman Diduga Lakukan Pembaiatan di UIN Jakarta, Medan dan Makassar

Menurut Yan, pembelian alutsista harus segera dilakukan. Apalagi kalau sampai patungan masyarakat yang digagas UAS ini justru menghasilkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah, kata dia, harusnya merasa tergerak dengan adanya langkah dari masyarakat mengumpulkan donasi ini.

"Jangan sampai kita lambat dalam belanja alutsista. Alutsista harus segera kita lakukan sebelum masyarakat Indonesia bangkit dengan amarahnya kemudian melakukan konsolidasi untuk istilahnya patungan-patungan, sumbang menyumbang untuk membeli kapal, ini kan pukulan telak buat pemerintah," ujarnya.

Yan juga menjelaskan, selama ini pembelanjaan alutsista terhambat karena anggarannya minim. Sehingga sampai saat ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada untuk kemudian didistribusikan ke 3 matra.

Padahal, kata dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mempunyai grand design jangka panjang untuk memperbaiki alutsista Tanah Air. Termasuk melakukan modernisasi terhadap alutsista. Itu semua tergantung dukungan anggaran untuk merealisasikannya.

Yan berharap, Menteri Keuangan tidak terlalu memperhitungkan aspek ekonomi dan mengabaikan aspek pertahanan negara dalam pembelian dan peremajaan alutsista ini. 

"Aspek pertahanan ini harus menjadi yang utama untuk bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan aspek ekonomi yang menjadi kebijakan pemerintah secara terus menerus," ujarnya.