Ngabalin Bocorkan Menteri Baru yang Mau Dilantik Jokowi
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin terang-terangan membocorkan reshuffle menteri oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. Reshuffle dilakukan setelah adanya peleburan dua kementerian menjadi satu. Hal ini disampaikan oleh Ngabalin di akun twitter pribadinya @AliNgabalinnew.
“ Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. adakah menteri"lain yg akan di lantik, kapan&siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden&kita tunggu saja,” cuit Ngabalin yang dikutip VIVA, Rabu 14 April 2021.
Sebelumnya, Ngabalin mengatakan reshuffle kabinet akan segera dilakukan lantaran Surat Presiden ke parlemen belum lama ini perihal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam rapat paripurna itu di Gedung DPR, juga disepakati adanya nomenklatur baru mengenai Kementerian Investasi.
Ngabalin juga mengatakan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ada nama lain ikut terkena otak - atik terkait pergantian menteri. Sepanjang pengetahuan Ali, Presiden Jokowi adalah pemimpin yang tidak bisa bergantung pada orang lain saat mengambil keputusan, tidak lamban dan selalu tepat.
Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan, ada 5 nama yang berpeluang untuk diganti dan dia sendiri mengklaim telah mendengarnya. Mereka 5 menteritersebut disebut bekerja tanpa arah, tidak sesuai visi misi Presiden.
"Reshuflle ini juga penting agar menteri tidak bekerja sendiri sendiri," katanya dalam keterangannya, Selasa 13 April 2021.
Noel menyebut, kelima menteri itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanaian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Perdagangan M. Lutfi.
Khusus mengenai Pratikno, Noel mengatakan, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu kerap membuat kegaduhan lewat lembaga yang dipimpinnya. Terutama soal administrasi kenegaraan, seperti yang belakangan menjadi polemik di publik.