Alasan Aburizal Bakrie Jadi Relawan Pertama Disuntik Vaksin Nusantara

VIVA – Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie menjadi orang pertama yang disuntik vaksin nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Meskipun, vaksin nusantara belum mendapat izin dari Badan POM.

“Ini vaksin nusantara. Saya pertama kali. Insya Allah berhasil,” kata Aburizal melalui video yang diterima VIVA pada Selasa, 13 April 2021.

Juru Bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa membenarkan kalau Aburizal telah dilakukan suntik vaksin nusantara. Menurut dia, Aburizal Bakrie yang disapa Ical ini disuntik vaksin nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

“Betul (beliau disuntik vaksin nusantara). Minggu kemarin, saya tidak mendampingi. Tapi beliau kirim video ke saya, dan saya tidak sebarin,” kata Lalu saat dikonfirmasi terpisah oleh VIVA.

Lalu Mara menjelaskan alasan Aburizal mau menjadi relawan untuk disuntik vaksin nusantara, meskipun belum ada izinnya. Menurutnya, Aburizal sangat yakin dengan kemampuan kapasitas dokter Terawan.

“Beliau yakin dengan kemampuan Pak Terawan, karena beliau selama ini juga tindakan medis lewat metode brain wash-nya sama Pak Terawan. Jadi mendukung (vaksin nusantara),” ujarnya.

Selain itu, Lalu Mara mengatakan Aburizal Bakrie juga sangat mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus mencintai produk dalam negeri. Sementara, vaksin nusantara merupakan gagasan dari dokter Terawan salah satu putra bangsa.

“Beliau ini kan relawan, masa nunggu izin dulu. Beliau mendukung kan sesuai keinginan Bapak Presiden untuk mencintai produk dalam negeri,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, vaksin nusantara produk vaksin COVID-19 dalam negeri yang tengah dikembangkan Terawan beserta tim risetnya, belum mendapat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) untuk fase kedua dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan belum keluarnya uji klinis fase kedua lantaran tim peneliti Vaksin Nusantara belum membahasnya lebih lanjut bersama BPOM. Hal itu yang membuat perizinan ditunda hingga pembahasannya jelas dan detail.

"Kenapa sampai dengan saat ini PPUK yang kedua belum karena kita belum selesai dalam membahas bersama dengan tim peneliti dari fase pertama dan itulah yang kami minta dan sudah sangat lama kami minta," kata Penny pada Rabu, 10 Maret 2021.

BPOM juga melihat ada permasalahan dalam uji klinis tahap pertama terkait aspek uji klinik yang baik. Penelitian tersebut dinilai tak sesuai kaidah yang berlaku, karena hal ini berkaitan erat dengan ilmu sains dan kesehatan masyarakat luas.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Penelitian uji klinik pada manusia harus mengikuti good laboratory practice, good clinical trial practice, dan manufacturing practice," ujarnya.

Selain itu, lanjut Penny, ada ketidaksesuaian protokol dan ketentuan dari Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK). Dimana, persetujuan etik dari Vaksin Nusantara diberikan oleh Komite Etik RSPAD Gatot Subroto. Padahal, uji klinik vaksin tersebut dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang.

Baca juga: Stok Vaksin COVID-19 Impor Menipis, DPR Tawarkan Solusi