Mardani PKS Takut Ilmuwan Hijrah Usai Kemenristek Digabung Kemendikbud

VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyoroti kinerja keilmuan di Indonesia setelah pemerintah dan DPR memutuskan menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud. Dia melihat, pengembangan keilmuan dan riset-riset, bisa berjalan di tempat atau malah mundur.

"Ada orang sampai program yang dipindahkan dan ini bisa berdampak kepada kinerja. Menyedihkan karena pemerintah seakan sedang ‘tari poco-poco’ untuk bab riset dan teknologi," kata Mardani, Senin 12  April 2021.

Menurut Mardani, Indonesia mempunyai UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK). Beleid yang merupakan turunan dari pasal 31 ayat 5 UUD ini, mengamanatkan pemerintah agar menjamin setiap orang untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta turut memajukannya.

Baca juga: Penangkapan 5 Kapal Nelayan Vietnam Berlangsung Dramatis

Ketika pandemi, lanjut Mardani, negara maju berbondong-bondong menginvestasikan dana untuk riset agar menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang-peluang besar. Terutama di bidang keilmuan menyangkut COVID-19. Seperti pembuatan vaksin hingga obatnya, yang butuh riset dan anggaran. 

"Tapi ketika 2020 kemarin anggaran Kemenristek justru salah satu yang dipotong paling besar. Padahal sekitar 80 persen dana penelitian serta pengembangan kita berasal dari APBN, sedangkan 20 persen dari industri. Jauh berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang di mana 80-84 persen berasal dari industri," jelasnya.

Mardani juga meyakini, vaksin Merah Putih yang saat ini dikembangkan pemerintah, bisa lebih cepat terwujud ketika dukungan negara seperti dalam bentuk anggaran, nyata terlihat. 

"Negara mesti memberikan kesempatan dan dukungan karena banyak ilmuwan-ilmuwan kita sampai anak muda luar biasa yang dapat dimaksimalkan," katanya.

Jika riset dan ilmu pengetahun seolah tidak diperhatikan, dia khawatir SDM yang unggul dan ada di dalamnya, akan memilih tempat lain. Mardani tak ingin jika ilmuwan Indonesia banyak memilih bekerja di luar Indonesia. 
"Jangan sampai ilmuwan Indonesia banyak ‘hijrah’ bukan karena nasionalisme rendah, namun karena abainya pemerintah. Alih-alih mengakomodasi mereka untuk meneliti, justru menghapus Kementerian Ristek ini," ujarnya.

Mardani juga pesimis, Kemendikbud bisa mengatasi masalah ristek setelah peleburan tersebut. Mengingat persoala pendidikan di level dasar menengah saja saat ini sudah sangat berat.

"Disaat Pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) masih jadi problem karena nilai PISA (Programme for International Student Assessment) kita yang masih rendah, literasi numerasi yang diminta pengetahuan umum juga masih rendah. Lagi-lagi menunjukkan, pemerintah masih trial and eror di tahun yang ke 7," ujarnya.