Risiko COVID-19 Muncul Lagi, Sri Mulyani Siapkan APBN hingga 2022

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa risiko COVID-19 masih terus muncul kembali di berbagai negara. Untuk itu, antisipasi melalui dukungan fiskal masih terus disiapkan hingga 2022.

Sri mengatakan, di sejumlah negara seperti India, Filipina, Eropa hingga Amerika Serikat, penyebaran wabah tersebut masih terus terjadi hingga adanya berbagai macam mutasi. Meskipun, proses vaksinasi sudah dilakukan.

"India adalah produsen Vaksin COVID terbesar. Mereka menghadapi kondisi kenaikan kasus COVID yang luar biasa. Pagi ini saya melihat juga Filipina menghadapi situasi meningkatnya COVID sehingga terjadi kenaikan kasus di rumah sakit," kata dia secara virtual, Senin, 5 April 2021.

Khusus di Eropa dia mengungkapkan, kembali melakukan lockdown, baik di Italia, Jerman. Bahkan di AS, yang menurutnya sudah melakukan vaksinasi 2,5 juta orang per hari dari masyarakatnya masih menghadapi kenaikan kasus COVID.

"Saya ingin menyampaikan ini untuk memberikan gambaran supaya kita tidak terlena. COVID ini adalah suatu tantangan yang mereka tidak memiliki timeline, artinya ketahanan kita untuk bisa terus menerus betul-betul menjaga dari penyebaran," jelas Sri.

Demi mengantisipasi dampak tersebut dia menekankan pemerintah masih menggunakan instrumen fiskal untuk mencegah dampak lanjutan COVID-19 terhadap ekonomi. Salah satunya menggunakan belanja negara.

"Tahun ini defisit kita di 5,7 persen. Kita berharap akan mulai tumbuh atau mulai pulih berbagai kegiatan sosial ekonomi. Sekolah mungkin mulai dibuka kembali dan mereka sudah mendapat vaksinasi, sudah mulai bisa melakukan aktivitas meskipun dengan disiplin protokol kesehatan," ucap dia.

Selain itu, tahun ini pemerintah dikatakannya juga telah meningkatkan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar 21 persen dari tahun lalu realisasinya Rp550 triliun menjadi hampir Rp700 triliun.

"Artinya tahun 2021 dan bahkan 2022 kita harus tetap menyiapkan kemungkinan bahwa pandemi ini masih akan menimbulkan disrupsi dan akan menyebabkan korban jiwa bagi mereka yang terjangkit. Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan nasional menjadi penting," tegas Sri.

Dengan kebijakan defisit fiskal hingga program PEN tersebut, Sri meyakini itu tidak cukup untuk mengendalikan COVID-19 dan mengurangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Sebab, pada 2020 dengan anggaran PEN dan defisit fiskal hingga 6 persen ekonomi terkontraksi minus 2,1 persen.

"Kita tidak boleh terlena, karena COVID tidak mengikuti perencanaan kita, dia terus berkembang dan bahkan melakukan mutasi sehingga muncul varian yang baru. Artinya daya dukung kita harus disiapkan dalam jangka yang relatif panjang," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan, perbaikan sektor kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia ke depannya menjadi penting untuk terus di reformasi. Dengan demikian Indonesia bangkit lebih cepat dan lepas dari perangkap negara dengan pendapatan menengah.

"Kesehatan adalah bagian tidak tepisahkan untuk meningkatkan SDM, SDM adalah kunci untuk bisa mengatasi middle income trap. Kita memahami SDM selain kesehatan ada pendidikan dan tadi ada jaring pengaman sosial, semuanya harus merupakan desain lengkap dan sustain," ucap dia.