Peneliti LIPI: Kepuasan Kinerja Menteri Lewat Survei Bukan Patokan

VIVA – Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, menilai kepuasan publik terhadap kinerja menteri kabinet, tidak bisa hanya diukur dari survei. Apalagi menjadikan hasil itu sebagai patokan.

Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis mengenai kepuasan kinerja terhadap menteri. Menurut dia, survei tersebut hanya respons publik ketika ditanyakan kepada responden terkait capaian pemerintah.

"Saya pikir belum bisa jadi patokan karena survei tersebut lebih berupaya mencari respons publik terhadap capaian pemerintah," kata Wasisto kepada wartawan, Sabtu 27 Februari 2021.

Baca juga: Penemuan Kasus Baru Covid-19 Terbanyak di Bolaang Mongondow

Wasisto mengatakan survei LSI tersebut lebih mengedepankan persepsi masyarakat. Menurut alumnus Fakultas Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada ini, persepsi masyarakat itu lah menghasilkan pandangan subjektif terhadap popularitas. 

Apalagi, kata dia, diantara para menteri tersebut, terdapat dua menteri yang dikatakan dalam survei terbilang moncer. Yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

"Saya pikir kalau dasar survei itu adalah soal persepsi responden. Itu bisa menghasilkan pandangan subjektif baik itu kinerja maupun popularitas," lanjut Wasisto.

Wasisto bilang, bahwa persepsi memuaskan terhadap Prabowo dan Sandi juga tak terlepas dari persepsi pendukung mereka di Pilpres 2019 yang masih ada. 

Sekadar diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tingkat kepuasan itu mendudukan Prabowo di ranking pertama, diikuti Sandiaga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Para menteri yang mendapat penilaian itu disebut cenderung lebih banyak dibicarakan, baik di media ataupun di tempat-tempat pembicaraan lainnya oleh publik.

"Karena Sandi maupun juga Prabowo secara tidak langsung masih mempunyai basis kantong pemilih dan tentunya itu tidak bisa dielakkan begitu saja," katanya.