Hari Kanker: Kasus Kanker Serviks Rawan Bertambah Parah karena Pandemi

Pandemi Covid-19 menghambat banyak hal, termasuk pemeriksaan dini kanker serviks. Secara nasional, cakupan deteksi dini pemerintah baru mencapai 12%, dari 50% yang ditargetkan. Padahal, kanker serviks adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Pada Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada 4 Februari, seorang pemerhati isu kesehatan perempuan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengatakan pelaksanaan pemeriksaan dini kanker serviks di wilayahnya terhambat, bahkan tidak berjalan, akibat pandemi Covid-19.

Seorang dokter mengatakan, keterbatasan cakupan screening awal berisiko meningkatkan jumlah kasus serta tingkat keparahannya.

Asmawati, Ketua Serikat Pemberdayaan Perempuan (Pekka) di Kabupaten Kubu Raya, mengatakan para perempuan di wilayahnya hampir tidak menjalankan pemeriksaan dini kanker serviks di tengah pandemi Covid-19.

"Pemeriksaan kayaknya berhenti di masa Covid ini," kata Asmawati, kepada BBC News Indonesia, Rabu (03/02).

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan di wilayah itu sudah terbatas sejak sebelum masa pandemi karena jumlah tenaga ahli yang sedikit.

Bahkan, dia sudah beberapa kali mendampingi pasien-pasien ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sana, mereka harus menunggu berjam-jam untuk bertemu dokter.

Sementara, dalam satu kasus lain yang ia dampingi, seorang pasien mesti menunggu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan jadwal operasi.

Sekarang, jelas Asmawati, hambatan itu juga ditambah rasa takut dari para perempuan terhadap penularan Covid-19 di tempat pemeriksaan.

Meski demikian, ia terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran soal kanker serviks, termasuk soal pemindaian awal di tengah pandemi.

Sebab minat melakukan tes masih rendah di Kubu Raya, menurutnya.

"Mungkin mereka mengetahui penyakitnya dari awal, cuma mereka tidak memeriksakan diri. Setelah itu, mungkin sudah parah sekali, dan barulah pergi ke rumah sakit. Ternyata ketika diperiksa itu banyak yang ternyata kista, kanker serviks. Ada yang sampai harus operasi sampai lebih dua kali untuk penyakit serviks itu," tuturnya.

Menurut Dyan Widyaningsih, peneliti dari SMERU Research Institute, yang menjalankan studi di lima wilayah di Indonesia, termasuk di antaranya di Kubu Raya, tingkat pelaksanaan pemindaian kanker serviks masih sangat rendah.

Dari 745 perempuan yang menjadi sampel dalam penelitian, hanya 4,8% yang pernah melakukan tes IVA—salah satu metode pendeteksian dini. Data itu diterbitkan pada 2020.

`Hak perempuan`

Tanpa pandemi Covid-19, kata Dyan, sudah ada banyak hambatan dalam wujud keterbatasan pelayanan, tingkat kesadaran, hingga dorongan untuk melaksanakan tes.

Ia menambahkan, salah satu temuan utama riset menunjukkan nilai-nilai patriarki dan tabu di masyarakat berkontribusi besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan untuk melakukan tes deteksi dini kanker serviks atau tidak.

"Ketika mereka mau melakukan tes ini, belum tentu disetujui sama keluarga," kata Dyan via telpon.

"Kesehatan reproduksi ini kan melekat di tubuh perempuan. Itu hak perempuan. Tapi pihak lain pun yang ada di sekelilingnya dia - keluarganya, suaminya, orang tuanya - itu juga perlu dapat pemahaman yang sama bahwa memang ini hak perempuan untuk kesehatan reproduksinya," tambahnya.

Sementara, bagi Rista Aditiawati, seorang penyintas kanker serviks, dukungan keluarga adalah salah satu faktor utama yang membatu proses pemulihannya.

Rista menceritakan bahwa dia sempat takut dan stres ketika menjalani pendeteksian sampai akhirnya harus operasi.

Namun, anak-anak dan suaminya yang mendampinginya akhirnya memberi Rista keberanian untuk menghadapi proses medis itu.

"Bayangannya sudah ketakutan saja. Sudah begitu anakku yang kasih semangat aku, `pokoknya mama nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Mama harus sembuh, mama harus sehat. Mama enggak mau lihat aku berhasil?" tuturnya via sambungan telpon, sambil menahan tangis.

"Ya pokoknya, di situ aku dapat kekuatan, dukungan dari anak-anak, suami, pokoknya dari keluarga. Dukungan yang bisa bikin aku kuat untuk menhadapi saat itu."

Sekarang, Rista Aditiawati aktif dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran mengenai kanker serviks melalui komunitas Cancer Information and Support Center (CISC) dan berharap para perempuan berani untuk mengambil langkah pencegahan maupun tindakan, ketika mengalami gejala-gejala awal yang mencurigakan.

`Tetap melakukan screening` saat pandemi

Menurut Gatot Purwoto, dokter spesialis konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, konsekuensi dari keterbatasan pendeteksian dini akibat pandemi Covid-19, berisiko meningkatkan kemungkinan kasus-kasus yang semestinya masih bisa diintervensi pada tahap awal, menjadi lolos dan tambah parah.

Hal itu dapat mengakibatkan semakin banyak kasus yang baru akan terdeteksi pada tahap yang lebih sulit ditangani.

"Dengan lebih sedikit capaian yang didapat, maka otomatis perkembangan penyakit akan cenderung bisa lolos tidak diketahui, dan berkembang menjadi grade yang lebih tinggi," kata Gatot.

Menurut Kementerian Kesehatan, capaian program pendeteksian dini nasional masih berada di 12,5%.

Angka itu masih jauh dibawah 50?ri yang ditargetkan pemerintah. Padahal, kanker serviks merupakan kasus kanker kedua tertinggi pada perempuan, setelah kanker payudara.

Selain program pendeteksian dini, pemerintah juga menjalankan program vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Namun, layanan tersebut terhambat oleh pandemi.

Cut Putri Arianie, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, menekankan bahwa pendeteksian masih harus tetap berjalan.

Langkah itu, kata Cut, sebaiknya dilaksanakan oleh perempuan berusia 30 sampai 50 tahun.

"Salah satu pencegahan untuk kanker serviks juga vaksinasi HPV, human papiloma virus, diberikan kepada anak perempuan usia 12 tahun. Program vaksinasi masal ini tertunda di masa pandemi, untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Kita masih fokus di vaksinasi Covid dulu," ujar Cut.

"Lalu, bagaimana pencegahan supaya tidak berlanjut menjadi berat? Semua tergantung pada setiap individu. Individu harus tetap melakukan screening sesuai aturan," tutup Cut.