Epidemiolog: Kurva Pandemi Kita Begitu Lama dan Makan Korban Banyak

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo terang-terangan mengatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali tidak efektif menekan laju infeksi COVID-19. Menurutnya, mobilitas masyarakat masih saja tinggi yang berujung pada naiknya kasus COVID-19.

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang pendisiplinan melawan COVID-19, di Istana Bogor, Jumat (29/1) lalu. Video rapat terbatas itu diunggah oleh Sekretariat Presiden di akun YouTube-nya pada Minggu (31/1).

Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan PPKM sejatinya adalah membatasi mobilitas warga. Namun, ia mengaku implementasinya di lapangan tidak tegas dan tidak konsisten. Ia lantas meminta jajarannya untuk benar-benar turun ke lapangan melakukan pengecekan, menyiapkan cara-cara praktis dan sederhana untuk mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan.

“Ini memang harus kerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi betul-betul ada di lapangan, di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk melibatkan pakar epidemologi sebanyak-banyaknya dalam mendesain kebijakan yang lebih komprehensif. Ia sempat menyinggung bahwa tidak apa-apa ekonomi turun dengan adanya PPKM, asal kasus COVID-19 juga benar-benar ikut turun, bukan sebaliknya.

Pemerintah telah memberlakukan pembatasan baru bernama PPKM untuk daerah Jawa-Bali yang dimulai dari 11 Januari – 25 Januari 2021. Namun, meski kebijakan baru sudah diberlakukan, kasus infeksi COVID-19 di tanah air masih terus meningkat. Beberapa kali Indonesia mencatatkan rekor kasus harian tertinggi dalam periode tersebut. Bahkan total kasus COVID-19 di Indonesia telah tembus lebih dari 1 juta terhitung sejak 26 Januari lalu.

Guna mencegah lonjakan kasus COVID-19, kini kebijakan yang sama diperpanjang selama 14 hari hingga 8 Februari mendatang.

Kepada DW, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengaku sepakat dengan pernyataan Jokowi. Laporan apa adanya semacam itu, menurutnya, penting sekali untuk membangun kewaspadaan dan persepsi risiko yang sama baik di pemerintah maupun di masyarakat.

“Tidak ada euforia, tidak ada optimisme berlebihan. Semuanya pada kadar yang biasa saja, yang apa adanya. Ini penting karena kalau berlebihan atau malah sebaliknya terlalu negatif, itu bisa misleading, mis-ekpektasi dan juga mistrust,” ujar Dicky kepada DW, Selasa (2/2).

Pernyataan Jokowi tersebut, menurutnya, menjadi momentum perbaikan pengendalian pandemi ke depan. “Kita semua harus konsisten bahwa pengendalian pandemi ini harus berbasis data yang kuat, memadai, cermat, kemudian tepat. Termasuk berbasis sains, bukan kepentingan. Beda antara sains dan kepentingan,” pungkasnya.

Sejak awal PPKM digulirkan, Dicky mengaku telah mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif menekan laju infeksi corona di Tanah Air. Pasalnya, situasi pandemi saat ini sudah masuk kategori sangat serius. Berbeda jika diberlakukan pada akhir Maret 2020 lalu, kebijakan semacam PPKM, kata Dicky, masih tepat untuk diberlakukan.

“Ibarat bola salju sudah makin besar. Nah, responsnya tidak bisa lebih kecil daripada masalahnya,” kata Dicky.

Menurut Dicky, kebijakan PPKM tidak ada ubahnya seperti PSBB yang dimodifikasi atau PSBB yang dilonggarkan. Dan hal ini, katanya, hanyalah merupakan strategi tambahan dalam pengendalian pandemi. Yang harus diperkuat adalah strategi yang jauh lebih fundamental, yaitu 3T (testing, tracing dan treatment).

Dicky juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa ‘setengah-setengah’ dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Artinya, setengah untuk sektor kesehatan, dan setengah untuk sektor ekonomi. Jika ini masih terus dilakukan, maka target capaian untuk keduanya ia sebut tidak akan berhasil. “Saya bukan ahli ekonomi, ya, tapi dari sisi kesehatan, jelas tidak akan ada dampak yang signifikan, dan itu merugikan, karena itulah yang membuat akhirnya kurva pandemi kita begitu lama, memanjang, menguat, dan memakan korban banyak”, jelasnya.

Sedikit berbeda dengan Dicky, Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono dalam sebuah wawancara terpisah justru mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak sepenuhnya tepat.

“Tidak efektif itu kan kalau efektifitasnya 0. Menurut saya sih ada efektifitasnya tapi tidak 100%. Bahkan kurang dari 50%,” ujar Miko kepada DW, Selasa (2/2).

Miko menjelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan COVID-19 ada beberapa indikator yang harus dilihat: penambahan jumlah testing, penambahan isolasi, dan penambahan karantina. Sementara terkait PPKM, yang perlu diperhatikan menurutnya adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan secara baik atau tidak.

“PPKM berguna untuk melakukan pembatasan sosial pada kegiatan yang, menurut saya, perlu dibatasi. Nah, kegiatan itu di dalam PPKM dibatasi kegiatan bekerja dengan WFH 75%. Jadi harus dilihat apakah WFH-nya bekerja. Kemudian masalahnya indikator yang dilihat oleh Pak Jokowi adalah mobilitas, menurut saya, salah betul, ya,” kata Miko.

Miko mencatat bahwa dalam implementasi kebijakan PPKM, khususnya terkait WFH, tidak diawasi dengan baik. “Implementasinya belepotan,” ujarnya. Selain itu, masyarakat juga ia sebut cenderung cuek mengingat dalam kebijakan PPKM tidak terlihat adanya sanksi yang dikenakan jika kewajiban bekerja dari rumah tidak dijalankan.

“Harusnya dengan WFH 75% kemudian pemerintah melakukan check point di jalan-jalan, melakukan check random di kantor-kantor baik itu kantor pemerintah maupun swasta di cek begitu dan itu tidak dilakukan pada PPKM,” pungkas Miko.

Lantas apa solusi yang ditawarkan? Dicky Budiman mendorong pemerintah memberlakukan PSBB sesuai regulasi, dalam hal ini UU Karantina Kesehatan terutama di Pulau Jawa. Tentu ditambah dengan penguatan 3T seperti yang sebelumnya disebutkan.

“Setidaknya untuk Jawa saja dengan melakukan PSBB, ditambah penguatan testing-nya, setidaknya 100.000 itu dari Jawa, 100-150 ribulah tes per hari di Pulau Jawa itu. Yang artinya ini bisa tiga atau empat kali lipat dari yang ada sekarang tesnya,” katanya.

Miko meminta pemerintah lebih serius dalam kebijakan pembatasan sosialnya.

“PPKM itu namanya pembatasan kegiatan sosial, satu yang salah dari PPKM yang diperpanjang ini kenapa pembukaan mal malah diperpanjang?” ujarnya. “Jadi, menurut saya, harus benar-benar serius karena sekarang kita lagi wabah dan lagi meningkat, dan kapasitas pelayanannya sedang terancam penuh,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah kini hadir dengan strategi baru untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Tanah Air, yaitu dengan membuat pos-pos komando (posko) di tingkat desa dan kelurahan yang akan tersebar secara nasional. Posko ini beranggotakan satuan tugas (satgas) dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Salah satu fungsinya adalah untuk membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pelaksanaan dari PPKM.

“Fungsi prioritas posko adalah untuk mendorong perubahaan perilaku di masyarakat agar patuh terhadap 3M, memberikan layanan masyarakat, menjadi pusat kendali informasi yang langsung bisa diteruskan ke pemerintah pusat dan menguatkan pelaksanaan 3T di desa,” kata Prof Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/2).

Pemerintah menaruh harapan dengan adanya posko, penularan COVID-19 hingga tingkat terkecil dapat dikendalikan. Posko juga diharapkan dapat menjadi langkah mitigasi dari kondisi yang sedang kita hadapi di beberapa darah yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, kata Wiku.

(gtp/pkp)