Tenaga Layanan Publik, TNI dan Polri Divaksin COVID-19 Maret 2021
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga layanan publik akan mulai diberikan pada awal Maret 2021. Tenaga layanan publik yang akan divaksin termasuk anggota TNI dan Polri.
"Diharapkan mulai awal Maret kita suntikkan untuk layanan publik. Diharap layanan publik akan terus berjalan sampai beberapa bulan, karena lokasinya tersebar di seluruh Indonesia," kata Menkes Budi dalam webinar Vaksin COVID-19 untuk Indonesia Bangkit, Sabtu 30 Januari 2021.
Baca juga: Bentrok FBR Vs Kelompok Flores di Apartemen Cengkareng Dipicu Hal Ini
Pemberian vaksin untuk tenaga layanan publik diberikan, setelah pemerintah menyelesaikan pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021. Hingga hari ini total 490 ribu orang tenaga kesehatan telah divaksin, sehingga diperkirakan vaksinasi para tenaga kesehatan akan rampung pada akhir Februari.
Sementara itu, pemberian vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia yang ditargetkan sebanyak 181 juta orang, rencananya akan diberikan pada pertengahan atau akhir April 2021. Menkes Budi menegaskan pemberian vaksin harus dilakukan dengan cepat, untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity di tengah masyarakat.
Selain itu, semua vaksin yang kini beredar di negara-negara di dunia seperti Pfizer-BioNTech, AstraZeneca maupun Sinovac, belum diketahui berapa lama akan memberikan kekebalan bagi tubuh manusia. Sebab, semua vaksin tersebut belum selesai secara lengkap dalam tahapan uji klinis.
"Karena perlu segera vaksin, seluruh negara menerbitkan Emergency Use Authorisation di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kita enggak tahu kekebalannya apakah seperti vaksin meningitis saat kita naik haji atau umrah, atau 12 bulan seperti vaksin influenza," ujar Budi.
Namun, pemerintah secara konservatif menganggap vaksin ini akan menimbulkan kekebalan dalam waktu 12 bulan sehingga ditargetkan 70 persen warga Indonesia dapat divaksin dalam waktu cepat.
"Jadi ini bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi juga keluarga kita, tetangga dan teman, seluruh rakyat dan seluruh umat manusia. Ini bukan program individualis, ini sangat sosialis karena menentukan keselamatan seluruh umat manusia," kata Menkes.