Respons PBNU soal Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri

VIVA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, turut angkat bicara mengenai penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Menurut Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, apa yang telah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo harus dihormati.

"Siapa pun calon kapolri pilihan Presiden harus dihormati. Bagaimana pun, Presiden memiliki kekuasaan langsung yang diberikan oleh konstitusi untuk memutuskan calon pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari," kata Robikin kepada wartawan, Rabu 13 Januari 2021.

Menurut Robikin, Jokowi pasti memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Listyo. Pilihan tersebut tentunya tidak diambil secara sembarangan. "Saya yakin siapa pun nama yang disodorkan Presiden ke DPR adalah putra terbaik Bhayangkara," ujar Robikin.

PBNU, menurut Robikin, mengingatkan bahwa tugas kapolri nanti adalah harus mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu melakukan penegakan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Semua itu harus dilakukan secara adil tanpa pilih kasih.

"Dalam penegakan hukum misalnya, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atau terjadi semacam politik belah bambu, satu dipijak dan yang lain dijunjung. Oleh karena itu, kapasitas, profesionalitas, dan integritas sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas mulia ini," ujarnya.

Saat ini, masyarakat dinilai perlu mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Listyo Sigit. PBNU berharap Listyo dapat mengemban tugas sebagai kapolri dengan baik.

"Atas dasar ini semua, penunjukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo yang secara resmi telah diajukan Presiden ke DPR patut didukung dan disambut baik. Sekali lagi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas Polri adalah parameter kunci kepemimpinan Polri. Hal seperti itu juga sesuai ajaran agama," ujarnya.