Dibubarkan Pemerintah, FPI Jatim Tunggu Petunjuk Pusat

VIVA - Pemerintah secara resmi membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu, 30 Desember 2020. Pengurus dan anggota FPI Jawa Timur tidak ingin banyak berkomentar.

"Menunggu petunjuk dari pusat," kata Ketua Dewan Syuro FPI Jawa Timur, Haidar Al Hamid, saat dihubungi wartawan.

Pemerintah telah resmi membubarkan organisasi massa FPI. Pembubaran itu berdasarkan keputusan bersama pejabat tinggi negara. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Rabu, 30 Desember 2020.

Dalam penjelasannya, Mahfud menegaskan jika FPI dilarang melakukan segala bentuk aktivitas di Indonesia.

Baca juga: Datang ke Petamburan, Aparat Polisi Copot Semua Atribut FPI

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan, keputusan pemerintah ini dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, ditemukan 35 orang anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme.

"Berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang telah dijatuhi pidana. Di samping itu 206 orang melakukan tindak pidana umum, dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana,” ujar Edward.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah juga mendapatkan laporan adanya tindakan pelanggaran hukum lainnya seperti melakukan razia atau sweeping di tengah masyarakat.

“Menurut penilaian terjadi pelanggaran ketentuan hukum, seperti pengurus dan anggota kerap kali melakukan razia atau sweeping di tengah masyarakat yang mana itu tugas aparat penegak hukum,” katanya.

Dengan beberapa alasan tersebut, kata dia, pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga memutuskan untuk menghentikan kegiatan FPI.

“FPI tidak terdaftar organisasi kemasyarakatan sesuai perundangan sesuai dan secara de jure telah bubar,” ujarnya.