Maruf Amin Minta Partai Politik Jangan cuma Jadi Tunggangan

VIVA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut partai politik punya peranan penting dalam bernegara. Menurut Ma'ruf, keberadaan partai politik di Tanah Air tidak bisa dilepaskan dari sejarah rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

"Hingga saat ini partai politik menjadi harapan dan representasi rakyat untuk turut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi," kata Ma'ruf saat menutup Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara virtual, Minggu, 20 Desember 2020.

Ma'ruf tidak memungkiri sistem dan mekanisme demokrasi, putra-putri terbaik bangsa telah mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan dan itu banyak merupakan representasi partai politik. Ma'ruf berharap partai juga menjadi media penyerap aspirasi sekaligus komunikator dua arah yang efektif antara pemerintah dan rakyat.

"Oleh karena itu, kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesia maju," ujarnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Usul Jokowi dan Maruf Amin Pertama Divaksin

Dia berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi. Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan terpilih, Suharso Monarfa, menyatakan partainya sudah mulai bekerja sejak saat ini untuk menghadapi agenda politik mendatang. Ke depan, ia tak ingin lagi, partai berlambang Ka'bah yang dipimpinnya dicap partai kuno atau jadul.

Ceruk pemilih milenial tahun 2024 menjadi suatu keharusan, dan partai menyiapkan strategi.

"Kerja yang paling penting adalah kerja elektoral," katanya.

Dia menuturkan kerja elektoral adalah kerja yang sifatnya terencana, detail langkah-langkahnya seperti apa. Dan mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggung jawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif.

"Selama ini orang mau masuk DPP supaya dia kemudian dapat pasport untuk menjadi calon anggota DPR," kata Suharso.

Suharso menegaskan bahwa instrumen partai harus bergerak. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak merasa terlibat. (ase)