Ridwan Kamil Kirim Draft Usulan Pemekaran Bogor Barat ke Kemendagri

VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikam draft pengusulan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, Kabupaten Bogor yang memiliki populasi mendekati 6 juta penduduk masih berada dalam ketidakadilan kesejahteraan dan pelayanan kebutuhan dasar. 

"Masih banyak yang belum sejahtera dan keadilan. Itu yang mendorong banyak aspirasi bahwa sekarang belum membuahkan. Dengan eksisting terjadi ketidakadilan pelayanan, masih ada perlu 8 jam mengurusi urusan," ujar Ridwan Kamil di sela pemberian draft kepada Ditjen Otda di Jasinga Kabupaten Bogor, Selasa, 15 Desember 2020.

Menurutnya, DOB Bogor Barat merupakan daerah paling siap dibandingkan daerah lain yang dipersiapkan. "Eksperimen DOB  tidak semua berhasil, saya minta Pak Ditjen diketatkan secara ilmiah atau teknokratis, beri sanksi yang tidak layak," katanya.

Ridwan Kamil meminta Ditjen Otda menyeleksi secara adil dan tegas kepada daerah yang belum siap dijadikan DOB. "Jangan menyamaratakan dengan daerah yang siap diusulkan, jadi kita kompetitif, kami paham dinamikanya karena keputusan politis," ujarnya.

"Kesimpulan saya, Kabupaten Bogor Barat ini urgent dibutuhkan, karena sampai kapan pun pelayanan di Kabupaten Bogor akan terkendala oleh waktu. Ini proses politik jadi saya minta semua pihak termasuk aktivis mengawal hingga Senayan," ujarnya.

Seperti diketahui, pemekaran daerah di Jawa Barat ialah salah satu janji kampanye Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Mereka berjanji mewujudkan rencana itu paling lambat tahun 2019, setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurut Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, dia dan Ridwan Kamil akan semampunya memperjuangkan usulan 12 daerah otonom baru. Sebab ke-12 daerah itu dianggap lebih membutuhkan dan agar mereka juga dapat menikmati pemerataan pembangunan.

Dia meyakini, pemekaran itu akan meningkatkan kontribusi daerah, termasuk daerah baru. Jawa Barat, katanya, termasuk provinsi yang paling sering disorot jika ada daerah yang kurang berkembang, terutama karena lebih dekat dengan ibu kota Jakarta.

"Katanya dekat dengan Ibu Kota, kenapa daerahnya sedikit, katanya dekat, tapi pembangunan tidak merata. Yang jelas Jawa Barat akan maksa. Itu kan bukan kitab suci. Kenapa tidak, kan, tujuannya untuk menyejahterakan," katanya. 

Baca juga: Perintah Luhut ke Anies, Ridwan Kamil, Ganjar dan Khofifah