Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling

VIVA – Anggota DPR RI Fadli Zon menilai,  kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Batubara, merupakan perwujudan dari kasus korupsi besar yang skalanya sangat serius.

"Jadi saya melihat ini merupakan suatu wujud dari grand corruption. Atau boleh dibilang juga political corruption yang sangat serius dan kemudian sangat ironis," kata Fadli di acara Indonesia Lawyer Club tvOne, dikutip Rabu 8 Desember 2020.

Fadli beralasan, korupsi dana Bansos ini dampaknya sangat terbuka dan sangat telanjang. Karena langsung dikorupsi dari dana atas paket bantuan sosial yang pada saat seperti ini sangat diharapkan oleh masyarakat.

Baca juga: UAS Angkat Bicara Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

Karenanya, Fadli pun menegaskan bahwa dari aspek hukum, dia termasuk pihak yang percaya bahwa tindakan korupsi di masa krisis seperti saat ini, merupakan tindakan korupsi yang dilakukan di suatu situasi yang luar biasa.

Apalagi, saat leading sector untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 itu adalah di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Maka dengan terjeratnya menteri sosial dalam kasus korupsi dana Bansos ini diakui Fadli merupakan wujud kesempurnaan dari carut-marutnya penanganan pandemi COVID-19 tersebut.

Dia bahkan menduga bahwa kasus dugaan korupsi dana Bansos ini mungkin telah menjadi satu titik kulminasi atau tingkat tertinggi. Di mana sejak awal sudah ada kesempatan yang menciptakan korupsi atau pencurian tersebut.

"Karena ada pepatah yang menyebut bahwa kesempatan bisa membuat orang menjadi maling," ujar Fadli.

Selain kesempatan, lanjut Fadli, bahkan di kasus korupsi dana Bansos ini juga terlihat jelas bahwa ada unsur monopoli, rasionalisasi, kapabilitas, dan berbagai aspek pendukung lainnya. Yang membuat seseorang melakukan tindak korupsi.

"Dan tentu saja kedaruratan seringkali menjadi satu celah. Karena di tengah-tengah kedaruratan kadang-kadang ada harga-harga yang fluktuatif," kata Fadli.

"Kemudian juga ada kebijakan diskresi yang memang memungkinkan orang untuk memainkan sesuatu di tengah kedaruratan. Sehingga sulit ada transparansi atau karena dikejar oleh waktu," ujarnya.