Imbas COVID-19, BNPP Rencanakan Ulang Penanganan 222 Kecamatan Lokpri

Rabu, 2 Desember 2020 - 23:52 WIB

Oleh :

Bayu Nugraha

Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020

Sumber :

Istimewa

VIVA – Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro menyampaikan ada kemungkinan merencanakan kembali penanganan 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan karena imbas COVID-19.

Hal itu disampaikan Suhajar saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Desember 2020.

Harvey Moeis Klaim Dana CSR Smelter Swasta Dipakai untuk Bantuan COVID-19

Sebelumnya 222 Kecamatan Lokpri sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). BNPP dan Kementerian/Lembaga anggota akan mengembangkan 222 Lokpri berbasis Kecamatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk lima tahun ke depan.

Suhajar mengatakan, Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memprediksi anggaran akan difokuskan untuk penanganan COVID-19, dalam hal ini penyebarluasan vaksin diperkirakan akan berakhir pada pengujung tahun 2021, pemulihan ekonomi dan anggaran untuk yang lain.

"Oleh karena itu ada kemungkinan fokus kita akan sedikit berkurang karena anggaran berkurang karena itulah dalam pidato pak menteri mengatakan patut kita diskusi dengan Bappenas untuk re-planning kata pak menteri. Apakah kita bisa menangani 222 Lokpri ini, biar jadi nyata sesungguhnya kekuatan kita berapa, tentunya juga apabila 222 Lokpri ini melakukan re-planning termasuk juga 18 PKSN tadi, apakah kita bisa menuntaskannya sampai tahun 2024," kata Suhajar.

Ia menjelaskan, diskusi sementara dengan Bappenas, penanganan 222 Kecamatan Lokpri masih dapat dilaksanakan selagi RPJM belum terkoreksi. Lebih lanjut, Suhajar meminta Pemerintah Daerah memaklumi jika nantinya ada perubahan dalam penanganan 222 Kecamatan Lokpri akibat COVID-19.

"Bisa saja nanti misalnya jumlahnya tetap tapi kuantitasnya mungkin akan berubah. Ini juga harus dimaklumi oleh kawan-kawan daerah karena memang suasana ekonomi kita hari ini seluruh kekuatan bangsa sedang diarahkan untuk penyelamatan COVID-19 karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya.