Gerindra Dukung RUU Minuman Beralkohol: Ini Bukan soal Negara Islam

Rabu, 18 November 2020 - 06:51 WIB

Oleh :

Ilustrasi Sidang Paripurna DPR ke-10

Sumber :

VIVAnews/Anwar Sadat

VIVA – Munculnya usulan Rancangan Undang-Undang Pelarangan Minuman Beralkohol kembali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak yang setuju, namun tak sedikit juga yang menolak RUU itu.

Anggota Badan Legislatif DPR dari Fraksi Gerindra, Romo Muhammad Syafii, yang juga merupakan salah satu pengusul RUU itu, berharap masyarakat tidak berlebihan menolak RUU Larangan Minuman Beralkohol. Sebab, ini bukan berarti menghilangkan minuman alkohol, melainkan mengaturnya saja.

Anak Buah Prabowo Klarifikasi Budi Gunawan Jadi Calon Menteri Bukan dari PDIP

"Masyarakat jangan berlebihan lah, baca dulu rancangannya. Ini bukan menghabiskan, meng-nol-kan, tapi lebih tepat pada bagaimana produksi minol (minuman beralkohol) itu tepat sasaran, tepat anggaran," kata Romo Syafii, dalam Rapat Baleg pada Selasa, 17 November 2020.

Romo Syafii juga menjelaskan, RUU Minuman Beralkohol tidak berkaitan langsung dengan agama tertentu, termasuk Islam. RUU itu lebih berkaitan dengan aspek kesehatan dan moral generasi muda.

"Ini bukan soal negara Islam. Masa iya kita enggak boleh mengatur sesuatu yang mendatangkan kerusakan bagi kesehatan, bagi moralitas? Kita enggak boleh, hanya gara-gara secara tegas ajaran Islam yang mengharamkan itu. Kecuali kita sebut mengharamkan minuman beralkohol, itu baru boleh diprotes dikait-kaitkan dengan Islam. Ini soal kesehatan, yang kebetulan Islam sejalan dengan itu," ujarnya.

Para ahli, katanya, sepakat bahwa minuman beralkohol itu berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Selain itu, dampak perekonomian yang masuk juga tidak sebanding dengan kerugian yang didapat.

"Hasil cukai yang diperoleh dari produksi minuman beralkohol ini, dibandingkan dengan kerugian sosial yang terjadi di masyarakat, sangat tidak sebanding," ujarnya.

Dari sisi yang lain, kata Romo, RUU jika nanti dilaksanakan akan memiliki kejelasan tentang apa yang boleh diproduksi, siapa yang boleh memproduksi, siapa yang boleh membeli, dan siapa yang boleh mengonsumsi. (ren)

Baca: MUI Bilang Papua Lebih Maju dari Pemerintah Pusat soal Minuman Alkohol