DPR Ultimatum Menkes Terawan soal Vaksinasi COVID-19

VIVA – Langkah pemberian vaksin COVID-19 disebut menjadi harapan terakhir penanganan pandemi yang berpengaruh pemulihan ekonomi di Indonesia yang dianggap berada dalam ambang resesi.

Di kuartal III-2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi, namun lebih baik dari kuartal II-2020 yang minus 5,32 persen. Kuartal III angkanya minus 3,49 persen secara tahunan.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan menjelaskan, mitigasi ekonomi Indonesia dengan vaksin COVID-19 pada akhir tahun ini menjadi sebuah keniscayaan sebagai mitigasi dalam pandemi.

"Kondisi ekonomi kita memang menunjukkan beberapa indikator yang mengkhawatirkan. Puncaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi nasional yang kembali mengalami pertumbuhan negatif di kuartal ketiga 2020. Namun memang ada beberapa indikasi yang dikenal umum yang menunjukkan angka menggembirakan, seperti surplus perdagangan internasional, IHSG yang trennya kembali naik dan penguatan nilai tukar rupiah di pasar uang. Namun secara umum perekonomian kita masih rentan (volatile)," ujar Farhan di Bandung, Jumat, 6 November 2020.

Menurutnya, kesiapan vaksinasi harus benar-benar tanpa cacat dan memberi kepastian layanan bagi masyarakat terutama kelas kurang mampu. Bahkan, jangan sampai langkah vaksin ini buru-buru dan sekadar angin segar bagi masyarakat.

"Vaksin ini bukan obat ajaib seperti di film Hollywood. Kita harus memperhatikan masalah pelatihan dan pengadaan alat suntik dan penyertaannya untuk vaksinasi, distribusi dan logistik vaksin sampai ke seluruh pelosok Indonesia," katanya.

Distribusi vaksin dari pemerintah hingga ke tangan warga, katanya, harus dikawal ketat dan semaksimal mungkin tidak ada kesimpangsiuran. "Harapan terhadap vaksin memang tinggi. Dengan komitmen kuat dari tiga perusahaan Tiongkok dan kesediaan lembaga penelitian di Inggris untuk pengembangan dan produksi vaksin COVID-19, maka wajar jika vaksin ini menjanjikan penyelesaian," ujarnya.

Teknis distribusi dinilai akan menjadi problem yang akan membuat vaksin ini tidak akan menjadi solusi utama, terutama dalam hubungannya dengan kebangkitan ekonomi.

"Maka Menkes Terawan harus membuktikan. Tidak percuma kita memberikan berkali-kali kesempatan kepadanya untuk membuktikan kerjanya menghadapi pandemi ini. Karena kerja besar Menteri BUMN, Menlu, akan percuma jika Kemenkes gagal jadi agen vaksinasi yang efektif. Maka kami tekankan agar, dalam kesempatan baik ini, Menkes diharapkan tidak membuat kesalahan dalam penanganan vaksin COVID-19, di kesempatan kali ini," katanya.

Penekanan kepada Terawan ini dinilai perlu sebagai bentuk apresiasi kerja keras Menteri BUMN dan Bio Farma. "Kerja kompak Erick Thohir dengan Menlu Retno berhasil membuka komitmen Internasional untuk memastikan suplai vaksin bagi Indonesia. Sementara itu lewat kerja keras Menko Marinves pun pengembangan rapid test dan obat COVID-19 buatan Kimia Farma menunjukan realisasi yang signifikan," tegasnya.

"Jika poin di atas bisa ditangani dengan baik, maka itulah yang akan jadi momen kebangkitan ekonomi. Vaksinasi yang merata dan adil akan meningkatkan kepercayaan diri para pelaku ekonomi. Mereka kembali menjadi motor pergerakan lokomotif ekonomi nasional. Jadi vaksin COVID-19 walaupun  bukan 'obat ajaib' tetapi menjadi efek psikologis yang kuat untuk membangkitkan optimisme," katanya.

Baca: Luhut Sebut Vaksinasi COVID-19 Dimulai Minggu ke-3 Desember 2020