APBD Kurang, Manggarai Ajukan Pinjaman demi Bangun Infrastruktur

VIVA – Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, memutuskan mengambil pinjaman untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Langkah ini diyakini sebagai solusi tepat di tengah kondisi APBD yang terbatas.

Diketahui, APBD Kabupaten Manggarai bergerak di angka Rp1,2 triliun tiap tahun. Dari jumlah itu, alokasi untuk pembangunan infrastruktur tak lebih dari Rp260 miliar. Sementara, ruas jalan kabupaten seluruhnya hampir 2.000 kilometer.

Minimnya anggaran infrastruktur membuat upaya peningkatan maupun rehabilitasi jalan rusak terseok-seok. Efek pandemi COVID-19 menyebabkan penghapusan 50 persen paket proyek tahun 2020. Imbas pandemi juga masih membayang-bayangi postur pembiayaan APBD Manggarai tahun 2021.

“Kita ingin memperlancar perpindahan barang dan orang. Jalan kabupaten kita cukup panjang dan melalui area-area produksi yang luar biasa, tapi kondisinya rusak. Karena itu, tidak ada cara lain kalau menggunakan APBD kan tidak mungkin dan kita butuh waktu yang lama untuk menambal jalan-jalan rusak itu,” kata Pjs Bupati Manggarai, Zet Sonny Libing kepada VIVA, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Baca juga: Warga Gotong Royong Bantu Penghuni yang Dikarantina karena COVID-19

Sonny Libing yang menggagas pinjaman itu menjelaskan, skema pinjaman dan pembayaran mengikuti pola yang dilakukan Pemprov NTT untuk menangani ruas jalan provinsi di seluruh kabupaten di NTT.

“Sekarang ada tren terbaru adalah pemerintah daerah bisa meminjam di Menteri Keuangan namanya BUMN PT SMI dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) bunga nol persen. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2019. Ide saya itu pinjam lalu bangun jalan kabupaten itu dalam satu tahun selesai, hot mix,” kata Sonny Libing.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) diketahui merupakan salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh negara melalui Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut Pjs Bupati Manggara menjelaskan, Pemkab Manggarai akan meminjam Rp150 miliar pada tahun 2021. Adapun uang itu mulai dibayar pada tahun ketiga dengan lama waktu pengembalian utang 10 tahun.

“Kalau ditanya bagaimana cara pengembalian, sederhana, kita pakai APBD. Berapa porsi anggaran Dinas PU untuk infrastruktur setiap tahun kita ambil dari situ, sekitar Rp17 miliar kita ambil tiap tahun. Ambil dari Dinas PU yang selama ini dianggarkan,” paparnya.

“Anda tahu enggak, kalau tiap tahun kita anggarkan dari APBD hanya 500 meter 600 meter, maka tahun depan kita pinjam kita tuntaskan jalan dalam satu tahun saja,” Sonny menambahkan.

Sonny yang juga Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT ini mengatakan, dana pinjaman Rp150 miliar itu fokus untuk penanganan seluruh ruas jalan strategis menuju ibu kota kecamatan.

“Saya maunya hotmix, itu ide saya, saya yakin masyarakat Manggarai setuju kan demi kemajuan kita. Kalau jalan raya baik kan pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga kesejahteraan rakyat lebih cepat diraih,” katanya.

Ditambahkan Sonny, rencana pinjaman biaya infrastruktur ini segera dibahas bersama DPRD. “Sebentar lagi kita bahas skenario pinjaman itu saat pembahasan APBD induk tahun 2021. (ase)

Laporan: Jo Kenaru/Manggarai-NTT