Banjir Bandang Garut Diduga Akibat Alih Fungsi Lahan

VIVA – Bencana alam banjir bandang dan longsor di sejumlah kecamatan di selatan Kabupaten Garut Jawa Barat, kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi. Salah satu penyebab banjir bandang diduga karena kerusakan alam di daerah hulu sungai, akibat alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian.

Anggota DPRD Garut Iden Sambas mengatakan, baik pemerintah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, harus mengevaluasi tentang kebijakan alih fungsi lahan. Hal itu mengingat makin luasnya alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian.

Baca juga: Korupsi Jiwasraya, Benny Tjokro Dituntut Penjara Seumur Hidup

"Persoalan banjir bandang dan longsor di Garut Selatan ini sangat berkaitan dengan soal keutuhan alam yang makin rusak, yang perlu menjadi pemikiran semua pihak, " ujarnya, Kamis 15 Oktober 2020.

Banjir bandang Garut Selatan, Senin 11 Oktober 2020 lalu akibat luapan air bah dari empat sungai, masing-masing Sungai Cipalebuh dan Cikaso di Kecamatan Pameungpeuk, Sungai Cipasarangan di Kecamatan Cikelet dan Sungai Cibera di Kecamatan Cibalong. Diduga kurangnya serapan air mengakibatkan volume air yang masuk ke sungai tak tertampung dan meluap.

"Seperti itulah yang terjadi saat banjir bandang terjadi, sawah dan rumah warga jadi korban, " ungkap Iden.

Lanjut Iden, salah satu alih fungsi lahan yang sangat terlihat jelas di sepanjang jalan kawasan Gunung Gelap, yang semula merupakan hutan lindung, kini menjadi areal pertanian. Sementara pihak-pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk mengatur perizinan tak melakukan tindakan apapun.

" Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan penindakan bagi oknum pelaku alih fungsi lahan, " tambahnya.

Sementara itu akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Garut bagian Selatan, Senin 11 Oktober 2020. Sebanyak 154 rumah rusak berat, 217 rusak sedang dan 628 rusak ringan ditambah fasilitas lainnya sekolah, rumah ibadah, jembatan dan jalan yang terputus.