Jokowi Kecewa Korporasi Petani Tak Satu pun yang Jadi

VIVA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan regulasi yang membuat petani dan nelayan bisa untung. Menurut dia, ekosistem bisnis bagi masyarakat yang bergelut di bidang itu belum sesuai dengan ekspektasinya.

"Sekali lagi yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai korporasi petani dan nelayan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Oktober 2020.

Sebetulnya, kata Jokowi, Indonesia bisa meniru dahulu negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Spanyol. Hal itu juga, kata dia, sudah dimintanya sejak lama tapi tak kunjung direalisasikan.

Baca juga: Politikus Demokrat Tidak Terima Mikrofonnya Dimatikan Puan Maharani

"Kedua juga peran BUMN, peran swasta besar atau BUMD bukan semata-mata sebagai off taker (penyerap) tapi juga bisa mendampingi mereka, mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan," kata dia.

"Tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," ujarnya.

Jokowi kali ini mengatakan tidak muluk- muluk akan instruksinya lagi. Ia meminta jajarannya fokus dahulu membentuk percontohan kelompok tani maupun nelayan di dua provinsi. Jika satu-dua contohnya sukses, dia meyakini bakal merembet dan diikuti oleh lainnya.

"Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, bisa di-copy di provinsi lain, di-copy oleh kelompok tani dan kelompok nelayan yang lain. Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani. Kelompok nelayan lainnya yang mau meng-copy, mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi nelayan atau korporasi petani yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," katanya.