Benny Harman Jelaskan Aksi WO di Paripurna, Arteria Sindir Demokrat

VIVA – Rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi undang-undang diwarnai aksi walk out (WO) dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Selasa 6 Oktober 2020, anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, kembali menjelaskan mengenai aksi mereka tersebut.

"Sikap kami bukan datang tiba-tiba. Sejak awal sudah dikemukakan dengan tegas," kata Benny.

Politisi asal NTT ini menjelaskan, fraksinya sudah berjuang menolak sejak pembahasan RUU di awal. Perjuangan penolakan itu terus dilakukan saat rapat paripurna Senin sore kemarin.

Dia menjelaskan, alasan penolakan sangat fundamental. Sebab di masa pandemi COVID-19 saat ini tidak ada urgensi mensahkan RUU yang kini telah menjadi undang-undang tersebut. Padahal rakyat sedang menderita menghadapi pandemi COVID-19.

"Rakyat kita lagi susah, lagi menderita menghadapi pandemi tanpa atau dengan bantuan pemerintah yang tidak maksimal. Rakyat diminta berjuang sendiri menghadapi COVID-19 ini," kata Benny Harman seraya meminta pemerintah fokus dulu menangani pandemi tersebut.

Baca juga: UU Cipta Kerja: Jatah Libur Buruh Cuma 1 Hari dalam Sepekan

Anggota Komisi III DPR itu juga mengatakan ada banyak pasal yang sangat merugikan bagi buruh dan pekerja, tapi justru sangat menguntungkan pengusaha. Ia mencontohkan, penghitungan pesangon PHK yang awalnya 32 kali upah, dipotong menjadi hanya 25 kali. Bahkan, lanjut dia, dari 25 kali upah itu, yang 16 ditanggung pengusaha, dan 9 oleh pemerintah melalui skema asuransi. Sementara menurut dia, pemerintah sendiri kesulitan. Sehingga ia berasumsi, UU Ciptaker ini hanya untuk memenuhi keinginan pengusaha semata.

Menanggapi kritikan Benny tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, menyentil aksi yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat tersebut. "Kami tidak kritis saat di paripurna yang banyak orangnya," kata Arteria.

Dia memaparkan, bahwa setidaknya 64 kali rapat dilakukan di awal, pihaknya sudah sangat kritis. Hal itu tercermin dari daftar inventaris masalah (DIM).

Begitu juga dengan naskah yang diajukan pemerintah, menurut Arteria, semua dikuliti oleh Fraksi PDIP. Dia juga menolak dikatakan bahwa pemerintah tidak fokus mengurus pandemi hanya karena UU Ciptaker ini. Untuk itu, ia meminta Benny tidak melepaskan sejarah pembahasan ini. 

"Harusnya datang setiap rapat sampai akhir. Ini kan datangnya on off on off," kata Arteria. Akibatnya, lanjut dia, apa yang disampaikan menjadi tidak objektif.

"Jangan ambil aksi-aksi poulerisme," sindirnya.

Saat disinggung apakah ada keuntungan bagi pekerja setelah diberlakukannya UU Ciptaker ini. Arteria sempat ingin menjelaskan. Namun Benny memotong bahwa tidak ada gunanya bagi buruh terhadap pengesahan UU ini. "Tidak ada yang untungkan tenaga kerja itu," potong Benny.

Arteria kemudian menyanggah lagi pernyataan Benny tersebut. Dia mengatakan, bahwa secara global UU Ciptaker ini mewadahi para buruh. Walau ada dua hal yang diakuinya tidak bisa diakomodir seluruhnya seperti yang diinginkan buruh. Namun Benny tetap bersikukuh, hingga keduanya saling mengeluarkan statement.

"Makanya datang dari awal," sanggah Arteria Dahlan. (ren)