Ridwan Kamil Jengah Polemik Kebijakan soal COVID-19: Sangat Bising
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau masyarakat menggunakan sudut pandang ilmiah dan kemanusiaan untuk menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Mengkritik pemerintah berdasarkan perspektif politik akan menjadi tidak objektif dan hanya memicu debat kusir.
"Kalau dia menggunakan kacamata politik, mau benar mau salah, pasti dibela habis-habisan—kalau dia suka. Kalau dia tidak suka pasti akan dikritik, dicari kelemahannya," kata Ridwan Kamil dalam diskusi webinar nasional seri kedua KSDI bertema “Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi”, Minggu, 20 September 2020
Polemi secara politikk, katanya, harus disudahi dan melihat penanganan COVID-19 secara objektif. "Kita harus mengurangi mendiskusikan COVID-19 ini dengan kacamata politik yang sangat bising; harus bergeser dengan kacamata ilmiah dan kacamata kemanusiaan," ujarnya.
Baca: Cerita Anies Kunjungi Kuburan Malam-malam
Kini, katanya, musuh yang tengah dihadapi adalah virus yang tidak terlihat secara kasat mata. Masyarakat harus bersatu, bukan justru saling mengkritik dan membentur-benturkan para pengambil kebijakan.
"Ketimbang sibuk diskusi di TV, di webinar, di Twitter, isinya membandingkan satu gubernur dengan gubernur lain, membanding-bandingkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah—kalau dibenturkan semua tepuk tangan ramai dan sebagainya. Dalam pandangan saya, bagaimana kita harus geser cara pandang kita dengan solidaritas," ujarnya.
Ridwan Kamil mengklaim telah mampu mengendalikan COVID-19 di 90 persen wilayah yang masuk dalam Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menyesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduknya dan ada juga wilayah Jawa Barat yang dalam penerapan kebijakannya sejalan dengan kebijakan di DKI karena wilayahnya saling berbatasan.
Pengendalian COVID-19 di tiga daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota—Bogor, Depok, dan Bekasi, pemerintah Jawa Barat mengikuti kebijakan pemerintah DKI Jakarta. “Inilah Mengapa saya tidak bisa berbeda dengan kebijakan Pak Anies di DKI. Kalau di DKI sebagai episentrum bilang ke kiri, maka saya perintahkan Bodebek semua ke kiri; kalau Pak Anies di Jakarta ke kanan, kami harus ikut ke kanan.”