Kebijakan Sertifikasi Penceramah Dinilai Tidak Masuk Akal

REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menyatakan rencana kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama mengenai penerapan sertifikasi bagi dai atau penceramah perlu ditinjau ulang. Menurutnya, soal ini perlu dipikir sangat serius karena akan berdampak kepada banyak hal lain.

"Terkait rencana Kemenag akan menerapkan sertifikasi bagi dai atau penceramah, tampak perlu ditinjau ulang bahkan dipikir secara serius. Kita semua tahu bahwa Indonesia merdeka berkat sumbangsih mayoritas para pejuang muslim yang notabene para syuhada. Tidak masuk diakal jika kemudian para dai, asaatidz, ulama akan menghancurkan kembali apa yang telah diperjuangkan selama ini," kata Nasrullah Larada, di Jakarta, Senin (7/9).

Menurutnya, dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia, tidak pernah umat Islam melakukan pemberontakan secara massal nasional seperti yang pernah dilakukan oleh PKI. Disaat negara dalam keadaan genting, dapat dipastikan umat Islam selalu tampil paling depan menjaga NKRI. Toleransi umat Islam sudah teruji, bahkan sejak pembahasan dasar negara pun, tokoh muslim lebih banyak mengalah demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.

"Maka aneh jika saat ini tiba-tiba setiap gerakan dakwah yang dilakukan oleh umat Islam selalu dicurigai bahkan yang lebih parah dicap radikal. Sebenarnya siapa yang patut dicap radikal? Umat Islam yang menjalankan dakwahnya atau ada pihak lain yang sengaja mengambil isu itu untuk mendiskriditkan umat Islam? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dilakukan kajian serius," tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut Nasrullah, Menteri Agama patut membaca, belajar, bahkan turut bekerja sama dengan umat Islam sebelum terlalu jauh melangkah dengan adanya sertifikasi dai atau penceramah. Apalagi bila berkaca dari sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang dalam perjuangan menuju kemerdekaannya sekadar dapat “hadiah” dari negara lain.

"Ingat...!! Banyak para syuhada yang gugur, banyak peran pondok pesantren yang tiba-tiba berubah menjadi Posko Perlawanan menuju Kemerdekaan Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan serius oleh Kementerian Agama," tegasnya lagi.

"Bagi pemerintah, khususnya Kemenag, dalam kondisi bangsa kita yang sedang sempoyongan menghadapi wabah covid 19, janganlah mencari isu-isu yang justru merugikan upaya keras para pelaku kebijakan untuk bangkit dan melawan keterpurukan," kata Nasrullah.

Melihat kenyataan ini, KB PII sangat berharap, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua, bisa mengendalikan para menterinya yang hanya sibuk cari perhatian atau cari muka agar tidak di reshuffle dengan hanya menelorkan kebijakan yang menimbulkan konflik. "Segera lakukan evaluasi dan reshuffle demi jaga stabilitas bangsa dan kerukunan antar umat beragama," tandas Nasrullah.