Akibat Isu Puan, Demokrat Usul Pasangan Cagub Sumbar Balikin SK PDIP

Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Sumber :
  • twitter @panca66

VIVA – Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana mengaku telah menghubungi calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi agar mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju Pilkada 2020.

Baca juga: Tak Penuhi Unsur, Laporan Pemuda Minang atas Puan Ditolak Bareskrim

“Saya tadi baru teleponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi, dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP,” kata Panca dikutip dari Twitter pada Sabtu, 5 September 2020.

Pada prinsipnya, Panca membocorkan kalau Mulyadi yang berpasangan dengan Ali Mukhni sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2020 setuju untuk mengembalikan surat dukungan kepada PDI Perjuangan.

Sepertinya, pengembalian surat dukungan PDI Perjuangan ini menyusul ramainya pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan berharap pasangan Mulyadi dan Ali bisa menjadikan Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila.

“Mudah-mudahan ada mekanisme pengembalian dukungan seperti itu. Daripada memberi efek negatif. Toh dukungan PD (Partai Demokrat) dan PAN sudah cukup,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan cagub-cawagub Sumatera Barat untuk Pilkada 2020, berharap agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Pancasila.

"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatera Barat. Mega mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilihan umum. 

"Kenapa ya? Sepertinya rakyat di Sumatera Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang minta, sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa kok agak sulit," kata Megawati.