Politikus PKB: KAMI Koalisi Orang yang Kalah Pilpres 2019

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding
Sumber :
  • Dok. TKN Jokowi-Ma'ruf

VIVA – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, turut menyoroti deklarasi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin cs. Menurut Karding, gerakan KAMI ini lanjutan dari Pilpres 2019 lalu.

Karding melontarkan hal tersebut bukan tanpa sebab. Dia melihat bahwa para penggagas KAMI ini mayoritas pendukung dari pasangan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019 lalu.

"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan. Lanjutan karena jagonya kalah," kata Karding kepada wartawan, Selasa 18 Agustus 2020.

Baca juga: KAMI Desak Sidang MPR Turunkan Jokowi, Kapitra: Makar Berbungkus Moral

Tokoh-tokoh tersebut, kata Karding, tidak menjalankan demokrasi dengan baik karena seakan tidak menerima kekalahan di Pilpres 2019. Mestinya, mereka berjiwa besar dan melakukan hal-hal yang positif untuk bangsa.

"Kalau dari sisi demokrasi sebenarnya hal semacam ini boleh dikatakan orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat. Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif," ujarnya.

Hal lainnya, kata Karding, koalisi semacam ini dapat dengan mudah diketahui tujuannya, yakni untuk menjadi oposisi bagi pemerintah. Padahal dalam era seperti ini yang lebih dibutuhkan adalah bergotong royong mengatasi pamdemi COVID-19.

"Karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik dan sebagainya mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret," lanjut dia.

Meskipun dianggap tak tepat berdiri di masa pandemi seperti sekarang ini, Karding menilai di negara demokrasi koalisi ini tidak boleh dilarang. "Tetapi, harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatkan demokrasi kita," ujarnya. (ren)