Pemerintah Diminta Tanggung Jawab Jelaskan Bank Bali Masuk ‘RS’

VIVA – Terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra masih menjadi perhatian publik. Saat ini diketahui Djoko Tjandra juga terjerat kasus baru yang masih ditangani oleh kepolisian dengan melibatkan jenderal polisi dan jaksa terkait dalam membantu pelariannya ke Malaysia. Djoko akhirnya berhasil ditangkap di Malaysia 30 Juli 2020 dan kini mendekam di Rumah Tahanan Salemba Jakarta.

Mengulik kasus pengalihan hal tagih Bank Bali, pemerintah diminta harus bertanggung jawab. Hal itu lantaran memasukkan Bank Bali ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Menurut keterangan pemilik Bank Bali, saat itu banknya dalam kondisi sehat.

Baca juga: 5 Jenderal Berkumpul di Teluk Naga

“Mengapa bank sehat menjadi tidak sehat? Bank Bali kenapa dimasukkan ke 'rumah sakit’? Ini yang harus dipikirkan soal Bank Bali itu," kata Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Faisal Santiago, dalam webinar “Kembalinya Djoker (Djoko Tjandra) Menguak Tabir Pengambilalihan Bank Bali?"

Faisal menjelaskan, pemerintah harus menjabarkan kepada pemilik Bank Bali lantaran diduga adanya rekayasa hingga dimasukkan ke BPPN.

“Wajib itu hukumnya pemerintah harus menjelaskan, karena saya baru lihat yang dipaparkan Rudy Ramli. Saya baru lihat paparan yang belum pernah dipaparkan oleh orang lain dan tidak pernah itu diungkap oleh penegak hukum. Saran saya seminarkan dan kalau perlu dieksaminasi supaya ada keadilan," kata dia.

Harusnya, kata Faisal negara harus melindungi rakyatnya. Namun pada saat itu, negara dinilai tidak melindungi Rudi Ramli sebagai pemilik Bank Bali. Di sisi lain, Faisal melihat sosok Djoko Tjandra yang terbilang licin dalam hal apa pun. Dia menyentil nama mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang terbilang akrab dengan Djoko Tjandra.

“Kalau Setya Novanto tidak di Sukamiskin, mungkin Djoko Tjandra semakin mudah untuk melobi-lobinya. Djoko Tjandra saja masuk ke Indonesia dengan lobi yang tidak baik,” lanjut Faisal. (ren)