Wapres Ingin Kuliah Tatap Muka Buka Lagi, Tapi Harus Patuhi 3 Syarat

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwa pandemi COVID-19 adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri. Dia mengakui pandemi menyebabkan perubahan dalam cara beraktivitas dan berinteraksi dalam proses bisnis ataupun belajar mengajar.

"Situasi pandemi ini merupakan momentum paling tepat untuk membangun kemandirian," kata Maruf Amin lewat video conference dari kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020.

Ma'ruf meminta proses pendidikan seperti kuliah tatap muka menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Proses perkuliahan secara tatap muka menurutnya bisa dilakukan pada wilayah di mana kampusnya memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Prasyarat pertama, katanya, penularan virus di wilayah tersebut sudah terkendali, ditunjukkan dengan rasio penyebaran dalam satu wilayah berada di bawah satu selama dua minggu berturut-turut. Kemudian, prasyarat kedua, di wilayah tersebut tersedia layanan dan sistem kesehatan untuk menangani kasus COVID-19.

"Prasyarat ketiga adalah wilayah tersebut memiliki kemampuan dalam melakukan pelacakan yang ditandai dengan kecukupan jumlah pelaksanaan tes," ujar Wapres.

Ma'ruf berpesan, selain ketiga syarat yang ditetapkan oleh WHO, perubahan perilaku masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses perkuliahan tatap muka. Setiap individu katanya harus melaksanakan potokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan di dalam kampus. 

Seperti termasuk kewajiban memakai masker, melakukan physical distancing dan tersedia fasilitas untuk mencuci tangan. Semua hal itu menurutnya menjadi kunci, mengingat kampus adalah tempat berkumpulnya banyak mahasiswa dan dosen yang berasal dari berbagai daerah.

"Mencermati perkembangan pandemi COVID-19 saat ini, serta mengingat belum ditemukannya vaksin Covid-19, saya membayangkan kita masih membutuhkan waktu sehingga proses perkuliahan tatap muka dapat berjalan seperti sedia kala," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu. (ren)