Dampak COVID-19, Hampir 10 Juta Anak Berisiko Putus Sekolah

Pandemi virus corona telah menyebabkan "darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya", dengan 9,7 juta anak yang terkena dampak penutupan sekolah berisiko putus sekolah secara permanen, kata lembaga amal Save the Children pada Senin 13 Juli 2020..

Mereka mengutip data UNESCO yang menunjukkan bahwa pada bulan April, 1,6 miliar pelajar diliburkan dari sekolah dan universitas karena langkah-langkah untuk menekan penyebaran COVID-19. Angka tersebut merupakan sekitar 90?ri seluruh populasi siswa di dunia.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, satu generasi anak-anak di seluruh dunia terganggu pendidikannya," kata lembaga itu dalam sebuah laporan baru bertajuk Save our Education, seperti dikutip kantor berita AFP.

Mereka menjelaskan bahwa bencana ekonomi dari krisis ini bisa mendorong 90 hingga 117 juta anak ke dalam kemiskinan, yang berdampak langsung pada penerimaan murid di sekolah.

Dengan banyaknya anak yang dituntut untuk bekerja atau anak perempuan yang dipaksa menikah dini demi menghidupi keluarga mereka, antara 7 juta hingga 9,7 juta anak terancam putus sekolah secara permanen.

Pada saat yang sama, lembaga amal itu memperingatkan krisis akibat virus corona bisa menyebabkan kekurangan anggaran pendidikan hingga sebesar US$77 miliar (Rp1,112 triliun) di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada akhir 2021.

"Sekitar 10 juta anak mungkin tidak pernah kembali ke sekolah — ini adalah darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemerintah harus segera berinvestasi dalam pendidikan," kata Kepala Eksekutif Save the Children, Inger Ashing.

"Alih-alih, kita berisiko menghadapi pemotongan anggaran dalam jumlah besar yang akan menyebabkan ketimpangan semakin lebar antara si kaya dan si miskin, dan antara anak laki-laki dan perempuan."

Bagaimana dengan di Indonesia?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah mengizinkan kegiatan belajar di sekolah dengan tatap muka di daerah berstatus zona hijau, mulai tahun ajaran baru Juli ini.

Adapun daerah yang berstatus zona kuning, oranye dan merah dilarang menggelar kegiatan belajar tatap muka langsung.

"Beberapa kabupaten/kota yang merupakan zona hijau menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, dimungkinkan memulai pembelajaran tatap muka dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat," ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip kantor berita Antara, Minggu 12 Juli 2020.

Melangsungkan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di sekolah, lanjutnya, ada di tangan kepala daerah, kepala sekolah, dan orang tua.

"Jadinya, sekolah-sekolah kalau mau membuka kembali pembelajaran tatap muka harus benar-benar meyakinkan semua orang tua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan," ujarnya.

"Apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah, maka ia berhak untuk menolak dan si anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah," imbuhnya.

Adapun untuk pembelajaran tatap muka, prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK terlebih dahulu.

"Ini mengenai kenyamanan, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 dirilis pada Juni lalu.

Kemendikbud juga mengatakan telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

"BOS yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan. Ini benar-benar kita berikan kebebasan anggaran bagi kepala sekolah," kata Nadiem.

Kebijakan belajar di rumah telah dikeluhkan secara luas karena tidak meratanya fasilitas - termasuk akses internet.

Dampaknya bertahan lama

Save the Children mendesak pemerintah dan donor untuk menginvestasikan lebih banyak dana di balik rencana pendidikan global baru untuk membantu anak-anak kembali ke sekolah ketika situasi aman dan mendukung pembelajaran jarak jauh sampai itu terjadi.

"Kami tahu anak-anak yang paling miskin dan paling terpinggirkan, yang sejak awal sudah jauh tertinggal, adalah yang paling merugi, tanpa akses ke pembelajaran jarak jauh - atau pendidikan apa pun - selama setengah tahun akademik," kata Ashing.

Save the Children juga mendesak kreditor komersial untuk menunda pembayaran utang untuk negara-negara berpenghasilan rendah langkah yang menurut mereka bisa membebaskan US$14 miliar untuk program pendidikan.

"Jika kita membiarkan krisis pendidikan ini berlangsung, dampaknya pada masa depan anak-anak akan bertahan lama," kata Ashing.

"Janji negara-negara untuk memastikan semua anak mendapat akses ke pendidikan berkualitas pada tahun 2030, akan mundur beberapa tahun," katanya, mengutip target PBB.

Laporan Save the Children mencantumkan 12 negara tempat anak-anak paling berisiko tertinggal: Niger, Mali, Chad, Liberia, Afghanistan, Guinea, Mauritania, Yaman, Nigeria, Pakistan, Senegal, dan Pantai Gading.

Sebelum krisis, diperkirakan 258 juta anak-anak dan remaja sudah putus sekolah, kata lembaga amal itu.