Video Jokowi Marah Baru Diunggah 10 Hari Kemudian, Ini Kata Ngabalin
- VIVAnews/Andry Daud
VIVA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat marah dalam besar atas kinerja para pembantunya dalam Kabinet Indonesia Maju di masa pandemi Covid-19, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada 18 Juni 2020 lalu.
Namun, video sidang kabinet itu baru diunggah dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020 atau sepuluh hari setelah sidang kabinet tersebut.
Dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) bertema "Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle?", di tvOne, Selasa, 30 Juni 2020 malam, Presiden ILC Karni Ilyas mempertanyakan: mengapa video kemarahan Jokowi baru di-posting pihak Istana 10 hari kemudian?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, hal itu tidak ada maksud tertentu. Hal serupa juga sempat terjadi di sidang kabinet sebelum pandemi terjadi. Dimana video sidang baru di-posting beberapa hari kemudian bukan hari itu juga usai sidang.
"Soal waktu kan dalam banyak hal enggak langsung dipublikasi," ujar Ngabalin dalam acara ILC, di tvOne, Selasa, 30 Juni 2020.
Menurut dia, masalah kapan video itu di-posting bukan persoalan. Yang penting, menurut Ngabalin, pesan yang disampaikan Jokowi dalam rapat tersebut. Menurut Ngabalin, Jokowi menyampaikan teguran keras agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan extra lagi. Sebagai buktinya, Ngabalin mengklaim dari teguran itu ada perbaikan dalam penanganan Covid-19.
Ngabalin mengungkapkan, ada pengurangan zona merah virus corona di Tanah Air. Dia menilai, teguran Jokowi di awal sidang kabinet pertama secara tatap muka saat pandemi kemarin berdampak. Ngabalin menambahkan, teguran Jokowi kepada menterinya itu keliru bila disebut sebagai mengkritisi menterinya.
"Artinya niat dan langkah Presiden inilah wajah Presiden bahwa rakyat telah memilih saya dua periode maka beliau pakai diksi mempertaruhkan. Pesan paling penting dari bapak Presiden jangan ada menteri, ketua lembaga jangan takut lakukan kebijakan extraordinary untuk masyarakat," ujar Ngabalin.
Isu reshuffle kembali muncul lantaran pernyataan Presiden Jokowi yang tampak kecewa terhadap kinerja para menterinya. Jokowi mengkritisi jajaran pembantunya itu yang menganggap biasa krisis pandemi Corona (Covid-19). Eks Gubernur DKI itu menyampaikan kekecewaannya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis, 18 Juni 2020.
Jokowi mengatakan, situasi krisis di tengah pandemi Corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggung jawab terhadap 267 juta lebih rakyat Indonesia.
"Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.