Jokowi Tahu Bansos Terkendala Aturan dan Data yang Tak Sinkron

VIVA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah, yakni bansos tunai dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa, belum maksimal. Realisasi penyalurannya masih jauh di bawah 50 persen.

Padahal, di satu sisi, Presiden Joko Widodo menginginkan agar penyalurannya bisa cepat dilakukan. Karena masyarakat juga sangat membutuhkan. Tapi ternyata, masih ada kendala.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya adalah masalah prosedur yang berbeli-belit. Padahal, situasinya yang tidak normal, yang bersifat extra ordinary," jelas Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet terkait Bansos Tunai dan BLT Desa, Selasa 19 Mei 2020. 

Baca juga: Jokowi Minta KPK Dilibatkan saat Penyaluran Bansos

Dalam situasi pandemi saat ini, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, bantuan-bantuan tersebut sangat dibutuhkan. Untuk itu, aturannya perlu dipermudah. Mengenai transparansi, Jokowi menilai bisa melibatkan KPK atau Kejaksaan hingga BPKP, agar transparan.

"Kemudian yang selanjutnya ini memang ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu saya minta ini juga segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan itu betul-betul bisa segera mendapatkan," lanjut Jokowi. 

Pelibatan pemerintah di level terekecil seperti RT dan RW maupun pemerintah desa, menurutnya harus dilakukan. Dengan membuat mekanisme yang lebih terbuka dan transparan.

"Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik itu yang namanya BLT Desa, yang namanya Bansos Tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," katanya.