Dianggap Lamban Tangani Klaster Sampoerna, Ini Kata Pemkot Surabaya

VIVA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantah adanya keterlambatan informasi maupun penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 yang terjadi di lingkungan pabrik PT HM Sampoerna Tbk, Rungkut,  Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, pemkot menilai informasi yang diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal itu tidak benar. 

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser, menegaskan, pemkot selalu serius dan cepat dalam mendapatkan semua informasi yang berkembang terkait dengan penyebaran Covid-19, termasuk kasus Covid-19 pada karyawan Sampoerna. 

“Bahwa pemerintah kota tidak pernah terlambat. Ibu Gubenur (Jawa Timur yang menganggap Dinkes Surabaya terlambat merespons kasus Covid-19 di PT HM Sampoerna Tbk) tidak benar," kata Fikser dalam keterangan tertulis diterima wartawan pada Sabtu, 2 Mei 2020.

Ia menjelaskan, kasus Corona di lingkungan Sampoerna bermula ketika ada karyawan yang sakit berobat di klinik perusahaan pada 2 April 2020. Pada 9 April 2020, pasien dirujuk di rumah sakit dan tanggal 13 April pasien melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit yang berbeda,” ujar Fikser. 

Sejak saat itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya mulai melakukan tracing, yakni dengan penyelidikan epidemiologi di setiap rumah sakit. Bahkan, setiap harinya petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan pendataan dan pemantauan di setiap rumah sakit terkait perkembangan pasien Covid-19.

“Begitu kita ketahui, tanggal 16 April Dinkes memanggil perusahaan Sampoerna. Jadi, bukan perusahan yang melapor, tapi kami yang memanggil. Kita yang menemukan. Monggo (silahkan) bisa tanya ke Sampoerna,” papar Fikser.

Pada 27 April 2020, pemkot atau Gugus Tugas Covid-19 Surabaya melakukan pertemuan kedua dan meminta untuk melakukan penutupan sementara perusahaan. Tidak cukup sampai di situ, ia pun juga meminta data nama karyawan untuk dilakukan tracing kembali. "Kita minta datanya by name by address. Supaya kita bisa tracing kembali dan beri intervensi,” kata Fikser.

Koordinator Bidang Pencegahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dalam pertemuannya dengan PT HM Sampoerna itu, dia langsung meminta perusahaan tersebut untuk melakukan rapid test dan mengisolasi mandiri karyawannya sekitar 506 orang.

“Saat itu puskesmas melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan. Kita bergitu tahu satu orang sakit langsung kita cari siapa orang dalam pemantauan (ODP) mana dan pasien dengan pengawasan (PDP) nya,” kata Febria.

Febria menyebut, setelah dilakukan rapid test, dari 506 karyawan ditemukan 123 karyawan yang hasilnya positif. Kemudian, pihak Sampoerna melakukan tes lanjutan yakni swab tes pada Jumat, 1 Mei 2020, yang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dengan kuota sebanyak 48 karyawan. 

Dari 48 tersebut yang terkonfirmasi sebanyak 30 orang positif. “Kami pun minta Sampoerna yang melakukan isolasi karyawannya di suatu hotel sehingga tidak tertular dengan yang lain,” ujar Kepala Dinkes Surabaya itu.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemkot Surabaya agak terlambat menangani Klaster Sampoerna sehingga penularannya menyasar banyak karyawan. Sementara ini, total 36 karyawan Sampoerna yang terjangkit Corona, ratusan lainnya masih menunggu hasil tes PCR. 

"Ini agak terlambat responnya. Tanggal 14 April (PT HM Sampoerna Tbk) sudah melaporkan ke Dinkes Surabaya, mungkin tidak detail laporannya jadi tidak langsung ditindaklanjuti," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat malam.