Soal Tudingan Manipulasi Data Corona, Pemerintah: Tak Ada Untungnya
VIVA – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto angkat bicara soal tudingan manipulasi data kasus virus corona di Indonesia. Dengan tegas, Yurianto menyebut basis data kasus Corona yang selama ini dipaparkan berdasarkan pemeriksaan antigen dengan real time PCR.
"Basis data yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen dengan real-time PCR. Inilah yang digunakan untuk menyusun untuk melaporkan data kasus sembuh, dan kasus meninggal karena Covid-19. Data inilah yang kami laporkan setiap hari," kata Yuri dalam konferensi pers melalui akun YouTube BNPB, Kamis, 23 April 2020.
Ia juga menjelaskan, pencatatan jumlah orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pantauan (PDP) dihimpun dari tiap-tiap provinsi untuk mengukur kinerja pemerintah dalam rangka menentukan langkah-langkah penanganan pandemi Corona. Itu dilakukan sebagai acuan, seperti distribusi APD, distribusi reagen, dan untuk menentukan jumlah kebutuhan relawan.
"Namun bukan bagian dari data pelaporan ke WHO untuk menggambarkan keadaan pandemi ini di tingkat nasional maupun global," ujarnya.
Soal kasus-kasus kematian ODP atau PDP yang terkonfirmasi positif dari hasil tes antigen PCR yang sampelnya diambil sebelum yang bersangkutan meninggal, maka kematian itu akan dicatat sebagai kematian kasus terkonfirmasi positif. Namun akan berbeda halnya bila yang bersangkutan belum ditest, maka pihaknya tidak pernah mencatatnya sebagai kasus meninggal karena Covid-19.
"Pada PDP yang meninggal dan belum terkonfirmasi karena belum diambil sampelnya atau pemeriksaan belum selesai maka tata laksana pemulasaraan jenazah dan pemakaman hendaknya sudah mengantisipasi kemungkinan positif COVID-19. Ini penting untuk melindungi petugas pemulasaraan, melindungi keluarga dan petugas pemakaman," ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan itu.
Yurianto meminta semua pihak memahami ilustrasi yang ia jelaskan ini. Menurutnya, itu penting demi transparansi data. Ia juga menegaskan pemerintah tak mendapatkan keuntungan dengan manipulasi data terkait kasus virus corona di Tanah Air. "Justru sebaliknya akan merugikan, mengacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama," ujarnya.