Kena Dampak Corona, Khofifah Ungkap Ada Perusahaan Sanggup Bayar THR
VIVA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap perusahaan yang beroperasi di Jatim agar tetap membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan kendati terpukul dampak pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Ia mengungkapkan sudah ada beberapa perusahaan yang menyanggupi itu.
Khofifah mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan masing-masing pemilik perusahaan untuk memastikan THR karyawan mereka tetap terpenuhi.
"Ada yang kemudian berkirim surat, bahwa kami perusahaan A akan tetap berikan THR, perusahaan B, kami akan tetap berikan THR," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa malam, 14 April 2020.
Selain THR, mantan Menteri Sosial itu juga mengkoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan di Jatim agar membayarkan kewajiban upahnya kepada karyawan-karyawan yang dirumahkan.
"Proses selama dirumahkan mereka tetap juga mendapatkan presentase dari gajinya," tandas Khofifah.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menambahkan, sementara ini tercatat sebanyak 25.397 pekerja dari 318 perusahaan di Jatim dirumahkan. Sementara pekerja yang mengalami nasib pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 3.649 orang, berasal dari 85 perusahaan.
Adapun pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI asal Jatim yang turut terdampak Covid-19 dan dipulangkan dari negara mereka bekerja sebanyak 4.361 orang. "Total terdampak di sektor ketenagakerjaan yang melapor ke Disnakertrans Jatim sebanyak 33.407 orang," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jatim sendiri menyiapkan anggaran Rp2,38 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk kuratif sebesar Rp825,31 miliar, promotif-preventif Rp110,17 miliar, social safetynet Rp995,04 miliar, dan untuk pemulihan ekonomi Rp454,26 miliar.
Alokasi untuk social safetynet adalah yang terbesar, yaitu 35 persen dari total anggaran. Dana itu difokuskan untuk membantu masyarakat terdampak berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Khofifah menuturkan, terdapat 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS untuk perdesaan. Sedangkan di perkotaan (non agro), ada sekitar 3,8 juta KK, di mana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.
"Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta," katanya.