Jokowi Tolak WNI Eks ISIS, Menko Polhukam: Pastilah Jadi Dasar

VIVAnews - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, melakukan rapat dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menkumham dan Kepala BNPT terkait polemik pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS, dan saat ini terkatung-katung di berbagai negara Timur Tengah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengakui rapat kali ini didasari pendapat Presiden Jokowi yang menolak pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS. Namun, Mahfud tak bersedia menjelaskan lebih jauh.

"Nah, pastilah menjadi dasar untuk dibahas. Pasti. Nanti kan akan dibahas. Oke yah gitu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2020.

Mahfud mengakui pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS ini menjadi polemik di Indonesia. Ada yang pro maupun kontra. Sehingga perlu dilakukan pembahasan lintas lembaga untuk menyikapi polemik pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS di Timur Tengah.

"Ia pokoknya dibicarakan dulu lah. Sekarang kan jadi perhatian publik, kita bicarakan dulu. Lagi rame orang bilang, boleh dipulangkan atau tidak. Ada yang mengatakan itu tidak boleh dipulangkan karena itu virus. Ada yang mengatakan seperti pak Din Syamsudin, Komnas Ham mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka," paparnya.

Atas dasar itu Mahfud akan melaporkan hasil rapat siang ini langsung ke presiden. Dimana nantinya presiden Jokowi yang aka  memutuskan langkah apa yang akan  diambil.

"Nanti lah. Nanti nunggu keputusan istana," katanya.

Sebelumnya  Presiden Joko Widodo secara pribadi menyatakan tidak setuju dengan opsi pemulangan terhadap 600 WNI eks ISIS. Meski begitu, pemerintah harus menunggu di rapat kabinet terbatas.

Ketidaksetujuan Jokowi memulangkan 600 WNI eks ISIS itu, disampaikan usai melantik kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru dan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas (rapat kabinet terbatas) lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu 5 Februari 2020.

Meski tidak setuju dengan opsi pemulangan, namun Jokowi mengatakan, keputusan tetap akan diambil setelah mendengarkan berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait. Nantinya, Presiden akan menggelar rapat khusus membahas masalah eks ISIS ini.